Sebagai Pilot Project, Pesisir Tarakan Dijadikan “Kampung Pelangi”

TANJUNG SELOR, Pelitanews.co.id – Sebagai kota transit dan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kota Tarakan memiliki sejumlah potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Hal inilah yang coba untuk dikembangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Pekerjaan Umun, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-Perkim) secara intens.

Tahun ini, rencananya DPUPR-Perkim akan menata kawasan pemukiman nelayan di Tarakan agar tampak indah dan lebih berwarna. Programnya disebut “Kampung Pelangi”. Harapannya, keberadaan Kampung Nelayan ini mampu memancing daya tarik wisatawan nusantara maupun manca negara untuk berkunjung ke Tarakan.

“Sederhananya, kami akan memberikan bantuan bahan pokok seperti cat dan kuas kepada masyarakat sasaran. Masyarakat sendiri yang akan mengecat rumahnya sesuai dengan warna yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga terbentuk pola yang menarik,” kata Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR-Perkim Kaltara Sunardi, belum lama ini.

Program Kampung Pelangi di Tarakan, akan menjadi pilot project dari rencana pengembangan kawasan pesisir. “Selain itu, kami bersama masyarakat juga akan bergotong-royong membersihkan kawasan pemukiman mereka,” urai Sunardi.

Keberadaan Kampung Pelangi yang bersih dan berwarna itu, semakin lengkap dengan paduan wisata kuliner seafood khas Kaltara. Ini diharapkan memberi nilai tambah bagi perkembangan kepariwisataan di Tarakan, juga Kaltara. Rencananya, untuk pilot project program ini, akan menyasar 100 unit rumah dengan bantuan senilai Rp 5 juta per rumah.

Adapun lokasi sasaran program Kampung Pelangi di Tarakan, adalah kawasan pemukiman nelayan di sekitar Pelabuhan Tengkayu II. Lantaran, kawasan itu merupakan salah satu akses paling ramai di Tarakan.

“Secara psikologis orang-orang akan datang jika melihat hal baru. Karena itu kita akan bangun di daerah yang mudah terlihat dan dijangkau oleh masyarakat,” papar Sunardi.

Multiplier effect lain dari Kampung Pelangi, lanjutnya, adalah munculnya kemampuan masyarakat mewujudkan ekonomi kreatif yang menunjang keberadaan Kampung Pelangi. Sehingga, mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. “Kalau program ini berhasil, kita akan melanjutkan pembangunannya di kabupaten lain. Misalnya, Nunukan karena daerah ini memiliki potensi yang hampir sama dengan Tarakan. Kalau Tarakan merupakan pintu gerbang wisatawan domestik, Nunukan menjadi pintu gerbang wisawatan manca negaranya,” tuntasnya. (humas/pn1)

2018, TP-PKK Kaltara Fokus Program Kemasyarakatan

TANJUNG SELOR, Pelitanews.co.id – Melalui program kerjanya, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun ini akan lebih fokus pada program-program kemasyarakatan. Demikian disampaikan Ketua TP-PKK Provinsi Kaltara Hj Rita Ratina Irianto saat memimpin rapat kerja bersama pengurus TP-PKK Kaltara di Rumah Jabatan Gubernur di Jalan Enggang Tanjung Selor, Selasa (23/1).

Disamping membahas program kerja 2018, rapat kemarin juga melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan pada 2017.

Rita menyampaikan, program yang akan dilaksanakan tahun ini harus lebih banyak menyentuh langsung ke masyarakat. Seperti di antaranya, kegiatan pelatihan keterampilan untuk masyarakat, pelajar atau pemuda dan guru. “Pembinaan yang kita lakukan jangan hanya sampai ke kabupaten. Kita juga harus menjangkau ke tingkat dasa wisma di desa-desa,” ungkap istri Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie ini.

Hj Rita juga menginginkan, agar ke depannya TP-PKK Kaltara memiliki Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau Taman Kanak-kanak (TK) yang tidak dimiliki oleh perseorangan. Namun berada dibawah pembinaan dan pengawasan PKK Kaltara itu sendiri. “Program lainnya yang perlu mendapatkan prioritas adalah program kesehatan yang selama ini telah dilakukan. Seperti pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) Test, sosialisasi kanker payudara, penanganan gizi buruk, dan sunatan massal. Saya minta kegiatan ini lebih ditingkatkan agar efeknya dapat dirasakan masyarakat lebih luas lagi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hj Rita yang juga merupakan Ketua Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) wilayah Kaltara, menyampaikan rencana pengukuhan Pengurus LASQI dalam waktu dekat nanti.(humas/pn1)

Gubernur Ingin Jembatan Bulan Masuk Blue Book Bappenas

JAKARTA, Pelitanews.co.id – Selain gencar menggaet investor utuk berinvestasi ke Kalimantan Utara (Kaltara), Gubernur Dr H Irianto Lambrie juga terus berupaya menggenjot pembangunan sarana infrastruktur di Kaltara. Salah satunya, keinginan untuk mewujudkan pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Bulungan dengan Tarakan atau kerap disebut Jembatan Bulan.

Berbagai usaha telah dilakukan Gubernur untuk merealisasikan pembangunan jembatan sepanjang kurang lebih 7,2 kilometer dengan rencana anggaran Rp 10 triliun itu. Salah satunya, dengan mengusulkan, rencana pembangunan Jembatan Bulan ke dalam Blue Book di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

“Beberapa hari lalu, saya diterima untuk bertemu dengan Wismana, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas di ruang kerjanya di Gedung Bappenas. Dalam pertemuan itu, kami mendiskusikan beberapa hal. Salah satunya, saya berharap dimasukannya rencana pembangunan Jembatan Bulan ke dalam Blue Book (Buku Biru),” ujar Irianto.

Masuknya rencana pembangunan Jembatan Bulan dalam Blue Book, ujar Irianto, sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman atau bantuan dana luar negeri.

Sebelumnya, Pemprov Kaltara juga sudah menjalin kerjasama dengan China Road Bridge Corporation (CRBC). Perusahaan asal Tiongkok ini tertarik untuk membangun Jembatan Bulan. “Kita sudah melakukan pertemuan yang difasilitasi langsung oleh Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta beberapa waktu lalu. Kita juga bersyukur, rencana pembangunan jembatan tersebut sudah mendapat persetujuan dari pihak Kedubes RRT di Indonesia. Dan telah ditugaskan pimpinan CRBC untuk mengkongkretkan rencana pembangunan Jembatan Bulan,” ungkap Gubernur.

Pihak CRBC sendiri, dikatakan Irianto, telah melakukan survei ke Kaltara. Hal ini dilakukan, sebagai wujud keseriusannya membangun Jembatan Bulan. “Tim dari CRBC sudah ke Kaltara untuk melakukan survei,” ulasnya.

Mengenai rencana pembangunan Jembatan Bulan, dikatakan Gubernur, juga akan menjadi salah satu yang akan paparkan di depan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuljono. “Saya berharap, untuk studi hingga pembuatan desain jembatan bisa dianggarkan melalui dana hibah dari China untuk Indonesia. Makanya, akan saya sampaikan kepada Menteri PUPR,” kata Irianto.

Meski nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara relatif kecil, Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga telah melakukan progress untuk mewujudkan pembangunan Jembatan Bulan. Salah satunya, Pemprov telah mulai membangun jalan pendekat dari sisi Bulungan dan Tarakan.(humas/pn1)

Tahun Ini Kaltara Usulkan 258 Mini BTS

JAKARTA, Pelitanews.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), mengusulkan pembangunan Mini Base Transceiver Station (BTS) sebanyak 258 unit kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada tahun ini.

Mini BTS tersebut, rencananya akan ditempatkan di sejumlah daerah blank spot di Kaltara. Rincinya, 16 titik di Kabupaten Bulungan, 17 titik  Kabupaten Tana Tidung (KTT), 49 titik di Kabupaten Malinau, dan 176 titik di Kabupaten Nunukan. “Laporan dari Kepala Diskominfo Kaltara (Syahrullah Mursalin), usulan kita itu sudah mendapat tanggapan BP3TI (Balai Penyedia dan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika). Tinggal menunggu realisasinya tahun ini,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Selasa (23/1).

Selain mini BTS, Pemprov Kaltara melalui Diskominfo juga akan mengusulkan kepada BP3TI Kemenkominfo untuk menjadikan tower BTS yang telah dibangun pada 2016 menjadi relay guna men-support Mini BTS yang nantinya dibangun di Kaltara tersebut.

Sebagaimana diketahui, pada 2016 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Kaltara melalui Diskominfo telah mendirikan 6 tower BTS di Kabupaten Bulungan dan Nunukan. Yakni di Desa Binai (Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan), Muara Bulungan, Desa Tanjung Buka Satuan Permukiman (SP) 2 (Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Bulungan), Kecamatan Peso Hilir (Bulungan), Kecamatan Lumbis Ogong (Nunukan), dan Kecamatan Krayan (Nunukan). Untuk pembangunan 6 tower BTS ini, besaran anggaran yang digunakan sekitar Rp 6 miliar. “Fisik menara sudah selesai seluruhnya. Hanya saja belum terinstal sinyal BTS. Lantaran, terkendala masalah operasional dengan salah satu penyedia jasa layanan telekomunikasi atau provider BTS tersebut,” urainya.

Atas kendala itu, Gubernur pun meminta persoalan tersebut segera diselesaikan oleh Diskominfo. Sehingga kebutuhan komunikasi warga di wilayah tersebut dapat terpenuhi. Dalam hal ini, Irianto meminta penyelesaiannya disesuaikan dengan kebijakan penganggaran yang diterapkan saat ini. Utamanya, soal rasionalisasi anggaran.

“Untuk mengoptimalkan menara BTS itu, Pemprov harus berlangganan jasa layanan dari provider. Besarannya sekitar Rp 40 juta per bulan. Sementara, total ada 6 menara yang sudah dibangun Pemprov. Belum lagi, BTS yang berada di wilayah perbatasan yang terhalang oleh perbukitan. Itu harus menggunakan jaringan satelit dengan biaya operasional per bulannya mencapai Rp 100 juta,” papar Gubernur.

Untuk itu, disarankan oleh Irianto agar biaya operasional menara BTS yang telah dibangun Pemprov tersebut untuk dialokasikan lewat APBN melalui Kemenkominfo. “Seperti yang diungkapkan tadi, Diskominfo telah mengusulkan kepada BP3TI Kemenkominfo untuk menjadikan tower BTS yang telah dibangun pada 2016 menjadi relay guna men-support Mini BTS yang nantinya dibangun di Kaltara. Ini salah satu langkahnya,” jelasnya.

Jika program ini disetujui BP3TI Kemenkominfo, maka akan menambah luas jangkauan layanan komunikasi bagi warga di Kaltara. Khususnya, di wilayah perbatasan. Sebab, melalui APBN, BP3TI Kemenkominfo juga telah membangun Mini BTS sebanyak 41 unit di daerah blank spot atau wilayah 3-T (Terpencil, Terluar dan Tertinggal) pada 2017. 41 unit Mini BTS itu sendiri sudah online dan dapat digunakan meski baru dapat melayani jaringan 2G (2nd Generation). Pembangunan Mini BTS BP3TI Kemenkominfo pada 2017 ini, menelan anggaran sekitar Rp 24,6 miliar. Atau sekitar Rp 600 juta per titik. Sementara operasionalnya, menggunakan sistem sewa dengan hitungan per bulan sekitar Rp 70 juta per titik.(humas/pn1)

 

//////grafis//////

 

DATA DAN USULAN PEMBANGUNAN BTS DI KALTARA

 

  1. Lokasi Mini BTS di Kaltara (BP3TI Kemenkominfo 2017)

 

KABUPETEN NUNUKAN               23 titik

– Kecamatan Krayan Selatan          1 titik

– Kecamatan Krayan                       10 titik

– Kecamatan Tulin Onsoi                1 titik

– Kecamatan Lumbis Ogong          5 titik

– Kecamatan Binter                         1 titik

– Kecamatan Krayan Timur            1 titik

– Kecamatan Seimenggaris            3 titik

– Kecamatan Simantobol                1 titik

 

KABUPATEN MALINAU                 18 titik

– Kecamatan Malinau Barat            1 titik

– Kecamatan Pujungan                   7 titik

– Kec. Malinau Selatan Hulu           1 titik

– Kecamatan Sungai Tubu              1 titik

– Kecamatan Bahau Hulu               1 titik

– Kecamatan Bahau                        1 titik

– Kecamatan Kayan Hilir                 3 titik

– Kecamatan Kayan Hulu                2 titik

– Kecamatan Kayan Selatan           1 titik

 

  1. 6 Menara BTS Dibiaya APBD Provinsi Kaltara 2016

 

KABUPATEN NUNUKAN

– Desa Binuang, Kecamatan Krayan Tengah

– Desa Tou Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong

 

KABUPATEN BULUNGAN

– Desa Long Gelindau, Kecamatan Peso Hilir

– Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur

– Desa Tanjung Buka SP2, Kecamatan Tanjung Palas Tengah

– Muara Sungai Kayan, Kecamatan Tanjung Palas Tengah

 

  1. Usulan Pembangunan Mini BTS 2018
  2. KABUPATEN BULUNGAN 16 titik
  3. KABUPATEN TANA TIDUNG 17 titik
  4. KABUPATEN MALINAU 49 titik
  5. KABUPATEN NUNUKAN 176 titik

TOTAL                                             258 TITIK

 

SUMBER : Diskominfo Kaltara, 2018

Pemprov Dukung Pelaksanaan Uji Publik 3 Raperda

TARAKAN, Pelitanews.co.id – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) H Udin Hianggio mewakili Gubernur Dr H Irianto Lambrie menghadiri Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PT Migas Kaltara Jaya, PT Benuanta Kaltara Jaya dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara di Hotel Tarakan Plaza, Senin (22/1).

Kegiatan ini, menurut H Udin merupakan bentuk dukungan DPRD dalam rangka menyempurnakan 3 Raperda dimaksud. “Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan sebelum ketiga Raperda ini disahkan,” kata H Udin.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sendiri, katanya, sangat menyokong pelaksanaan uji publik ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyempurnaan sebuah produk hukum. “Informasi dari DPRD Kaltara, hasil uji publik akan disampaikan secara terbuka, sebelum Raperda disahkan,” urai H Udin.

Uji publik patut dilakukan, karena ketiga Raperda ini berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat awam. Utamanya, masyarakat Kaltara. “Lewat uji publik ini diharapkan dapat diketahui bahwa ketiga raperda ini memang benar-benar berguna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Kalau ada yang perlu dibenahi, berdasarkan masukan masyarakat, ya harus segera dievaluasi dan dikoreksi. Intinya, Pemprov Kaltara sangat mendukung pelaksanaan uji publik ini,” papar H Udin.

Wagub berharap pelaksanaan uji publik dapat dimaksimalkan oleh pihak terkait. Sehingga ketiga raperda dimaksud, dapat segera disahkan menjadi Perda Provinsi Kaltara.(humas/pn1)

Jadi Narasumber di Govpay Summit, Irianto Paparkan Potensi Kaltara

JAKARTA, Pelitanews.co.id –  Sebagai daerah baru berusia muda,  Gubernur Kalimantan Utara terus berupaya mempromosikan potensi yang dimiliki provinsi yang genap berusia 5 tahun pada 22 April 2018 mendatang. Salah satunya adalah menjadi pembicara pada pertemuan Goverment (Gov) Pay Summit 2018 di Hotel Mulia Senayan, Selasa (23/1).

Dalam pertemuan itu, Irianto menggambarkan secara ringkas kondisi provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini.  Menurutnya,  tantangan terbesar yang dimiliki oleh pemerintah saat ini adalah menghadirkan negara di perbatasan negara. “Tantangan kita adalah berupaya menghadirkan negara di perbatasan, dan upaya itu kita lakukan. Hasilnya, pada tahun 2016 saya meresmikan APMS bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sehingga masyarakat perbatasan merasakan harga BBM yang sama dengan daerah lainnya,” ujar Irianto yang disambut dengan tepuk tangan.

Hadir dalam pertemuan tersebut,  Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo dan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin.

Selain itu, peningkatan fasilitas kesehatan pun terus dilakukan.  Misalnya, menghadirkan Rumah Sakit (RS) Pratama di perbatasan. Dijelaskannya, kesehatan masyarakat di Kaltara juga menjadi prioritasnya. Meskipun dengan anggaran terbatas, lanjut Irianto, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah mengalokasikan untuk pembangunan dua RS Pratama yang saat ini bangunan fisiknya telah rampung, yakni di Desa Long Bawan, Kabupaten Nunukan dan Long Apung, Kabupaten Malinau. Namun, Rumah Sakit Pratama tersebut belum memiliki sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung pelayanan kesehatan di perbatasan. “Bangunan telah ada. Namun sampai sekarang masih belum bisa difungsikan karena belum memiliki tenaga medis dan kelengkapan lain,” katanya.

Selanjutnya, upaya yang terus dilakukan untuk masyarakat perbatasan adalah membangun Toko Indonesia di tapal batas negara. Rencananya, ada 4 unit Toko Indonesia akan dibangun Pemerintah Pusat, dan ditarget selesai fisiknya pada 2018. Persebarannya, dua toko berada di Kabupaten Nunukan, yakni di Pulau Sebatik dan Lumbis Ogong. Lalu dua lagi di Malinau, yakni di Pujungan dan Long Apung. “Setiap Toko Indonesia itu akan menjual barang-barang dalam negeri ini,” papar Irianto.

Selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan. Dipaparkan Irianto, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan di 2019 semua jalan paralel perbatasan di Kaltara tembus seluruhnya. Tahap terakhir Kementerian PUPR akan memperbaiki dan memperkuat akses jalan paralel tersebut.

“Selanjutnya akan dilakukan perbaikan dan perkerasan jalan oleh Kementerian PUPR,” kata Irianto.

Total Jalan Perbatasan di Kaltara sepanjang 983 kilometer, terbagi menjadi jalan paralel perbatasan sepanjang 603 kilometer dan jalan akses perbatasan menuju Pos Lintas Batas sepanjang 380 kilometer.

Sementara untuk pembangunan jalan akses perbatasan menuju Pos Lintas Batas Negara sepanjang 380 kilometer, dikatakan Irianto saat ini seluruhnya sudah tembus dan dalam tahap proses perkerasan jalan untuk kemudian diaspal secara bertahap. “Kaltara memiliki dua akses jalan ke perbatasan yakni Mensalong-Tou Lumbis sepanjang 148 kilometer dan Malinau-Long Bawan-Long Midang sepanjang 232 kilometer. Prioritas saat ini untuk segera dikerjakan adalah ruas Malinau-Long Bawan-Long Midang,” katanya.

Untuk diketahui,  Kementerian PUPR secara bertahap tengah mengerjakan peningkatan kualitas jalan pada ruas Long Bawan – Long Midang sepanjang 10,7 kilometer, dengan progres 3 kilometer sudah dilakukan rekonstruksi aspal pada 2017. Selanjutnya pada 2018, akan dilanjutkan rekonstruksi jalan sepanjang 4 kilometer dan pembangunan 3 jembatan baru, serta sisanya 3,7 kilometer dituntaskan pada 2019. (humas/pn1)

21 April Mendagri Agendakan Kunjungan ke Kaltara

TANJUNG SELOR, Pelitanews.co.id – Memimpin Apel Pagi Senin (22/1), Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menyampaikan beberapa hal penting untuk menjadi perhatian setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannya.

Hal pertama, progres evaluasi status Provinsi Kaltara sebagai daerah otonomi. “Usia 5 tahun pemerintahan Kaltara, merupakan momen penting bagi provinsi ini untuk dinyatakan layak atau tidak berstatus daerah otonomi penuh, sesuai hasil evaluasi Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” ujar Gubernur.

Dari 10 syarat kelayakan yang harus dipenuhi Kaltara agar menjadi daerah otonomi penuh, sudah 9,6 yang terealisasi. Seperti, pembentukan perangkat daerah, pengisian jabatan hingga penyelesaian batas wilayah antar provinsi juga kabupaten dan kota. Adapun syarat yang belum tuntas seluruhnya, adalah penyelesaian batas wilayah. “Insya Allah, tahun ini 10 syarat itu sudah dapat dipenuhi semuanya,” jelas Irianto.

Dikabarkan Gubernur, upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memenuhi 10 syarat dimaksud sudah disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. “Kepada Mendagri, pada 15 Januari lalu, saya juga menyampaikan undangan khusus untuk menghadiri upacara peringatan HUT (Hari Ulang Tahun) ke-5 Provinsi Kaltara. Alhamdulillah direspon baik, dan rencananya pada 21 April nanti Mendagri telah mengagendakan kunjungannya ke Kaltara, sekaligus harapannya dapat menyerahkan hasil evaluasi DOB (Daerah Otonomi Baru) Kaltara,” beber Gubernur.

Tak terlepas dari itu, Gubernur mengapresiasi kinerja seluruh aparatur Pemprov Kaltara yang memicu keberhasilan Kaltara memenuhi 9,6 syarat untuk menjadi daerah otonomi penuh. Pun demikian, hal tersebut tak lantas menjadikan aparatur Kaltara, baik struktural maupun non struktual untuk statis atau berpuas diri. “Harus tetap berpikir untuk terus berbenah diri agar kuat dan mampu bergerak cepat membangun Kaltara yang berkualitas,” ungkap Irianto. Aparatur pemerintahan juga diingatkan untuk mematuhi dan mempedomani setiap aturan yang berlaku. Termasuk memenuhi sumpah jabatan yang diucapkan kala diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Gubernur juga menyinggung soal pembenahan secara progresif yang dilakukan setiap tahun. Salah satunya, terhadap pengelolaan anggaran daerah. “Pembenahan akan terus dilakukan setiap tahun. Salah satunya terhadap standar perjalanan dinas. Sesuai hasil evaluasi Kemendagri, standar yang ditetapkan selama ini, terbilang lebih tinggi dari daerah lain di Indonesia. Termasuk dari DKI Jakarta yang notabene APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)-nya lebih tinggi dari Kaltara. Jadi, penyesuaian dilakukan sehingga lebih wajar dan tidak lebih tinggi dari Jakarta. Meski masih lebih tinggi dari daerah lain,” urai Irianto.

Ditegaskan, dana hasil evaluasi akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti pembenahan rumah tidak layak huni, santunan warga kurang mampu dan lainnya.

Masih soal anggaran, Gubernur pun meminta seluruh kepala OPD untuk untuk segera menyelesaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2018. “Targetnya, setelah RKA tiap SKPD tuntas, pada akhir Januari 2018 akan disampaikan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ke Kemenkeu (Kementerian Keuangan) untuk dievaluasi,” tuntasnya.(humas/pn1)

2018, Lahan LPMP Kaltara Ditarget Klir

TANJUNG SELOR, Pelitanews.co.id – Progres rencana pembangunan gedung kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), kini sudah memasuki proses pengalihan aset lahan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Termasuk alokasi anggarannya yang sudah tercover pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 Kemendikbud, sebesar Rp 8 miliar. “Untuk pengalihan aset lahan, masih terkendala dengan sertifikat lahannya. Karena lahan itu merupakan lahan HPL (Hak Pengelolaan)-tercatat sebagai aset Kemenakertrans (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Jadi harus diklirkan terlebih dulu status lahannya,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara Sigit Muryono, Senin (22/1).

Kemendikbud sendiri sudah mengajukan permohonan kepada Kemenakertrans untuk memanfaatkan lahan HPL tersebut untuk dimanfaatkan sebagai lahan pembangunan LPMP Kaltara. “Permohonan pengalihannya sendiri sudah disampaikan Kemendikbud kepada Kemenakertrans. Karena targetnya, tahun ini sudah ada proses pembangunannya,” urai Sigit.

Kini percepatan pembangunan LPMP Kaltara bergantung kepada respon kementerian terkait. Baik Kemendikbud, Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Kemenakertrans) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Artinya, pembangunan gedung kantor LPMP Kaltara telah diambil alih oleh pusat. Kita sendiri hanya memfasilitasi sejumlah kegiatan saja, seperti pelaksanaan pengukuran dan penempatan lokasinya,” urai Sigit.

Rencananya pihak Kemenakertrans akan datang ke Kaltara untuk melakukan pengukuran kembali. “Setelah lahannya selesai diukur ulang, hasilnya akan diserahkan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan surat kepemilikan lahannya (sertifikat lahan). Dalam hal ini, yang menerbitkannya cukup BPN Provinsi saja,” ungkap Sigit.

Sembari menanti realisasi pembangunan gedung kantor LPMP Kaltara, saat ini untuk sementara waktu operasional LPMP Kaltara menggunakan gedung sewaan yang berdekatan dengan kantor Disdikbud Kaltara. “Tahun ini adalah progres lanjutan, pasca peletakan batu pertama yang ditindaklanjuti dengan pembuatan masterplan-nya,” beber Sigit.

Termasuk pelelangan pembangunan gedung kantornya, pihak LPMP Kaltara akan segera mengajukan Rencana Umum Pengadaan (RUP). “Kemungkinan bulan Februari pihak LPMP akan mendaftarkan RUP-nya supaya bisa ditindaklanjuti,” ungkap Sigit.

Sebagai informasi, LPMP Kaltara secara resmi dibentuk pada 13 Februari 2017. Namun baru beroperasi sejak Januari 2018. Personelnya saat ini, sebanyak 10 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 15 tenaga honorer. Dengan personel yang ada, LPMP Kaltara sudah merancang sejumlah kegiatan untuk dilaksanakan. Di antaranya, kegiatan penguatan peningkatan karakter, rapat koordinasi pemetaan mutu pendidikan, peningkatan karakter dan lainnya.

Untuk saat ini, fokus LPMP Kaltara kepada penataan administrasi. Selain itu, LPMP Kaltara juga akan menuntaskan penerapan program Kurikulum 2013 (K-13) di Kaltara, utamanya di daerah perbatasan Kaltara yang belum tersentuh K-13.(humas/pn1)

Tahun Ini Balai POM Kaltara Dibangun

TANJUNG SELOR, Pelitanews.co.id – Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi masyarakat terhadap obat dan makanan yang merugikan kesehatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda berencana akan mendirikan Balai POM di Kalimantan Utara (Kaltara).

Rencana tersebut disampaikan Kepala BBPOM Samarinda Fanani Mahmud saat bertandang ke ruang kerja Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dengan didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara Usman, Senin (22/1). “Kami berharap masyarakat di Kaltara benar-benar terlindungi dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Jadi, Balai POM harus hadir disini,” kata Fanani.

Fanani menyatakan, pembangunan gedung Balai POM Kaltara akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara, pemerintah daerah menyediakan lahannya. Adapun kebutuhan lahan untuk Balai POM Kaltara minimal 2.000 meter persegi. Ini sudah termasuk bangunan laboratorium. “Kalau untuk awal, kebutuhan standar untuk balai rata-rata 2.000 meter persegi.  Bisa saja nantinya diperluas lagi hingga 3.000 sampai 4.000 meter persegi,” ujarnya.

Adapun lokasi Balai POM Kaltara kata dia, akan ditempatkan Kota Tarakan. “Sementara ini, rencana lokasinya di Tarakan, tapi kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya,” urainya.

Terkait dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), Fanani membutuhkan sekitar 25 sampai 30 orang pegawai. Namun diakuinya, bisa menggunakan pesonel yang ada saat ini untuk ditugaskan di Kaltara.

“Untuk kebutuhan pegawai, perekrutannya nanti mengikuti mekanisme nasional melalui Badan POM Pusat dan BKN (Badan Kepegawaian Negara). Kalau pun ada petugas daerah yang ingin pindah ke Balai POM nantinya, akan terbuka sesuai dengan spesifikasinya. Misalnya ada teman-teman dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, seperti Dinas Kesehatan yang mau bergabung, silakan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengaku menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terkait pembangunan Balai POM Kaltara. Menurutnya, rencana ini merupakan langkah strategis dalam peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Kaltara.

“Hingga saat ini, laporannya di Kaltara masih terkendali terkait dengan peredaran obat dan makanan. Balai Besar POM terus berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, sehingga sampai saat ini berjalan dengan baik. Tapi, juga masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan mengetahui produk obat dan makanan yang aman dikonsumsi,” kata Gubernur.

Disamping itu, Gubernur mengharapkan, kehadiran Balai POM Kaltara nantinya dapat meningkatkan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat sehingga bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Tentunya, upaya pengawasan dan pengawalan terhadap produk ilegal maupun barang kadaluwarsa dapat terawasi secara baik. “Khususnya untuk pengawasan barang kedaluwarsa maupun praktik kesehatan secara ilegal,” tuntasnya.(humas/pn1)

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Dijadwalkan 29 Januari

TANJUNG SELOR, Pelitanews.co.id – Di antara hasil rapat staf yang diikuti para pejabat tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (22/1) kemarin adalah mengenai rencana kegiatan dalam beberapa hari ke depan. Salah satunya agenda rencana pelantikan pejabat eselon III (administrator) dan pengawas (eselon IV) pada Senin (29/01) mendatang. “Insya Allah kalau tidak ada halangan, Senin (29/1) depan, akan kita lakukan pelantikan para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Kaltara,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie kala memimpin rapat tersebut.

Berkaitan dengan rencana pelantikan ini, Gubernur mengatakan, usulan Surat Keputusan (SK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara dan lainnya sementara ditangguhkan, hingga usai pelantikan nanti. “Sementara kita tangguhkan dulu. Karena ada kemungkinan pergeseran-pergeseran pejabatnya. Namun saya minta kepada KPA dan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah)-nya untuk tetap mempersiapkan. Nanti setelah ada pelantikan baru diajukan untuk diterbitkan SK PPTK maupun bendahara,” ujar Gubernur lagi.

Acara pelantikan, rencananya akan dilangsungkan di gedung Gabungan Dinas (Gadis) yang baru di Jalan Rambutan. “Kalau sudah bisa, silakan dipersiapkan. Saya kira ruangannya cukup untuk melakukan pelantikan sekitar 200 pejabat eselon III dan IV,” katanya.

Agenda kegiatan lain yang dibahas dalam rapat tersebut, antara lain rencana Gubernur menghadiri Rapat Kerja (Raker) Pemerintah yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (23/1) hari ini. “Raker ini akan diikuti seluruh jajaran menteri, para gubernur dan ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi se Indonesia,” ulasnya.

Selanjutnya, Rabu (24/1) dijadwalkan Gubernur bertemu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian hari berikutnya (Kamis, 25/1), bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, setelah dijadwal sebelumnya (Jumat, 19/1) lalu tertunda, karena Menteri PUPR ada kegiatan mendampingi Presiden di Istana Bogor. “Saat ketemu Menteri PUPR, saya akan mengajak Bupati Malinau (Yansen TP) dan Bupati Bulungan (H Sudjati). Namun saya minta, masing-masing membawa materi yang akan disampaikan ke Pak Menteri nanti,” kata Gubernur.

Hal lain yang dibahas, dalam rapat staf, adalah tindak lanjut dari Surat Keputusan (SK) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tentang Pembentukan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara. “Saya minta Asisten I bersama Kepala Dinas PUPR-Perkim (Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kaltara  mengkoordinasikan untuk persiapan lahan sebagai perumahan para pejabat di Polda nanti. Termasuk pembenahan gedung DPRD Bulungan di KM 9 yang akan menjadi Mapolda sementara,” tuntasnya.(humas/pn1)