Yang Menarik dari Kunjungan Kerja Menteri ESDM ke Kaltara (2-habis)

Menuntaskan kunjungan kerjanya di Kabupaten Bulungan,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan beserta rombongan
melanjutkan tugas kedinasannya ke wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) lainnya
pada Jumat (15/2) sore. Yakni, Kota Tarakan.

Khair Alam Maulansyah, Humas

ADA 2 kegiatan yang dilakukan Menteri ESDM selama di Bumi
Paguntaka. Yakni, peresmian jaringan gas (Jargas) bumi untuk rumah tangga Kota
Tarakan, dan BBM Satu Harga Kabupaten Malinau. Peresmian disatukan, dan
berlangsung di Lapangan Sepakbola Kelurahan Kampung VI, Kota Tarakan.

Pada kesempatan itu, turut mendampingi Menteri ESDM dari Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Kaltara, adalah Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. Atas
terealisasinya 2 kegiatan tersebut, Gubernur menyampaikan terima kasih juga
apresiasi atas dukungan besar Menteri ESDM dan jajarannya. “Untuk BBM Satu Harga
yang diresmikan hari ini, ini adalah yang ke-115 di Indonesia. Untuk Kaltara
sendiri, ini yang ke-7. Tahun ini, masih ada satu lagi di Kabupaten Bulungan.
Jadi, ada 8 BBM Satu Harga di Kaltara,” kata Gubernur.
SPBU BBM Satu Harga yang diresmikan itu, berada di Desa Long Apung, Kabupaten Malinau.

Banyak manfaat dirasakan masyarakat Kaltara dari 2
program tersebut. Jargas misalnya, masyarakat Tarakan mampu menghemat biaya
pengeluaran pembelian bahan bakar. Begitupula dengan keberadaan BBM Satu Harga.
“Harga BBM di wilayah perbatasan, kini setara dengan wilayah perkotaan. Dalam perealisasiannya, premium
kini seharga Rp 6.450 per liter
dari semula Rp 35 ribu, solar pun menjadi Rp 5.150 per liter,” jelas Irianto. Di Kaltara, SPBU BBM
Satu Harga ini berada di 3 kabupaten, yakni Nunukan 4 SPBU, Bulungan 2 SPBU,
dan Malinau 2 SPBU.

Sementera itu, Menteri ESDM dalam arahannya mengajak masyarakat
untuk memanfaatkan kedua program ini secara maksimal. Bagi kepala daerah yang
wilayahnya menerima layanan ini, Ignasius berharap melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan program secara maksimal pula. “Kepada Gubernur, saya
berharap apabila merasa masih kurang, silakan mengajukan penambahan titik SPBU BBM
Satu Harga, maupun program Jargas rumah tangga. Usulannya patut pula diketahui
oleh Komisi VII DPR RI, dan bila dibutuhkan dapat pula diperlihatkan kepada
kepala daerah yang ada untuk mempertegas pentingnya penambahan itu,” ungkap Ignasius.

Diuraikan Ignasius, untuk program Jargas rumah tangga, Kementerian
ESDM tengah mengupayakan penambahan kuota sambungan rumah tangga yang disasar. “Perpresnya
tengah difinalisasi. Kalau terwujud, maka dalam setahun, program ini akan menyasar
1 juta sambungan rumah tangga. Sedangkan untuk BBM Satu Harga, semakin tahun
dukungan dari Pertamina terus membaik. Yang pasti, tahun ini kita targetkan ada
160 titik BBM Satu Harga akan dibangun. Salah satunya, 1 titik di Bulungan, Kaltara,”
tutup Ignasius.(***)

Perekaman e-KTP, Kaltara Masuk Wilayah HIJAU

TANJUNG
SELOR – Meski belum seratus persen, berdasarkan hasil pemetaan dari Direktorat
Jendaral (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri), capaian perekemanan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau
e-KTP di Kalimantan Utara (Kaltara) sudah masuk dalam wilayah hijau.

Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara Samuel Parrangan
mengungkapkan, Kaltara masuk dalam zona atau wilayah hijau, karena sudah melakukan
perekaman e-KTP di atas 85 persen. Disebutkan, sesuai data dari Disdukcapil
kabupaten-kota, saat ini sudah 95 persen penduduk di Kaltara yang wajib KTP
telah mekakukan perekaman.

Samuel
menjelaskan, penilaian wilayah terbagi menjadi tiga. Yakni, merah artinya
wilayah yang melakukan perkeman di bawah 75 persen, kuning 75 hingga 85 persen,
dan hijau dinilai paling baik. Yaitu persentase perekaman antara 85 persen
hingga di atas 95 persen. “Pada tahun 2017 Kaltara pernah mendapatkan lebih
dari 100 persen. Tahun 2018 banyak penduduk yang memasuki wajib KTP, sehinngga
jumlah perekaman terus bertambah. Demikian juga masyarakat yang bekerja di
negara tetangga atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang belum memiliki
administrasi kependudukan. Mereka datang ke Kaltara, itu banyak dari daerah Sabah,
di daerah Sabah, yang jumlahnya mencapai sekitar 700 ribu jiwa yang tersebar di
daerah Sabah,” urai Samuel.

Berkaitan
dengan perekaman e-KTP sebagai syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu)
2019, Samuel mengatakan, sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi
Kaltara tentang percepatan perekaman E-KTP, melalui Disdukcapil Kaltara juga sudah
bersurat kepada Disdukacapil Kabupaten/Kota, untuk menyelesaikan perekaman
sekaligus pencetakan e-KTP di wilayah Kaltara.

“Untuk
kabupaten/kota yang kekurangan blangko e-KTP, Disdukcapil Provinsi juga sudah
menyiapkan 12 ribu keping stok blangko. Jadi silakan mengusulkan. Saat ini baru
ada Tarakan yang sudah mengusulkan sebanyak 2000 keping blangko e-KTP. Kalau stok
blanko itu habis kami akan mengusulkan lagi ke pusat,” ungkapnya.

Samuel
berharap, sebelum Pemilu, masyarakat di Kaltara sudah memiliki e-KTP semua.
Kalaupun misalkan blangko kosong, warga masih bisa diberikan surat keterangan, yang
kekuatan hukumnya sama dengan e-KTP fisik.

Masih
berkaitan dengan Pemilu, dikatakan Samuel, berdasarkan Instruksi dari Direktur
Jendral (Dirjen) Dukcapil Kemendagri, tentang perekaman bagi warga Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) untuk kelancaran dan suskesnya penyelenggaran Pemilu 2019,
di Kaltara terdapat dua Lapas melaksanakan instruksi itu, yakni Tarakan dan
Nunukan yang direalisasikan pada tanggal 17 hingga 19 Januari lalu.

“Dari
hasil perekaman e-KTP bagi warga Lapas, untuk Nunukan berjumlah lebih 100 orang
melakukan perekaman. Sementara di Tarakan ada kurang lebih 100 orang. Untuk
perekaman di Lapas itu warga yang berdomisili di wilayah Kaltara saja dan sudah
memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan). Bagi warga di luar Kaltara prosesnya
sangat panjang, sehingga perekaman e-KTP di Lapas Nunukan dan Tarakan kebanyakan
warga dari Kaltara saja,” jelas Samuel.

USULKAN
PEREMAJAAN ALAT

Dalam
kesempatan itu, Samuel menambahkan, pada saat kedatangan kunjungan anggota Komisi
II DPR RI beberapa waktu lalu, yang juga dihadiri Direktur Pencatatan Sipil,
Disdukcapil Kaltara telah mengusulkan untuk melakukan peremajaan alat perekaman
e-KTP. ”Di Kaltara alat perekaman E-KTP sudah banyak yang rusak. Untuk itu,
kita mengusulkan adanya peremajaan alat. Karena rata-rata alat yang ada di
Kaltara usianya sudah lama semua,” ungkapnya.

Disebutkan,
selain 3 unit alat perekaman di Disdukcapil Provinsi yang rusak,  saat ini dilaporkana di Tarakan tinggal 1 unit
alat saja yang masih bagus. Kemudian di Bulungan juga tinggal 1 unit alatnya
yang bagus. Begitu pun di Nunukan, ada 2 unit yang bagus, Malinau sebanyak 2
unit yang masih bagus, dan KTT (Kabupaten Tana Tidung) sebanyak 3 unit yang
masih bagus. “Kami berharap kepada Komisi II DPR RI untuk membantu Dirjen Dukcapil
dalam pengadaan mesin cetak E-KTP yang baru,” papar Samuel. (humas).

4 Sumber Pendanaan Siap Bantu UMKM di Kaltara

GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara)
Dr H Irianto Lambrie menyebutkan, ada 4 sumber
pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, yang membutuhkan
modal. Keempat sumber bantuan pendanaan yang dapat dimanfaatkan bagi
para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) itu, antara lain Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB),
Kredit Usaha Rakyat (KUR), Wirausaha Pemula (WP), dan Ultra Mikro (UMi).

“Sesuai data di Disperindagkop-UMKM
Kaltara, terdapat 12.223 pelaku UMKM yang ada di wilayah ini. Terdiri dari 9.676
usaha mikro, 1.978 usaha kecil, dan 569 usaha menengah. Namun sayang, dari sekian banyak pelaku UMKM tersebut, sejauh ini belum
banyak yang mengetahui bagaimana caranya mendapatkan bantuan modal dari
pemerintah,” kata Gubernur yang didampingi Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop-UMKM)
Provinsi Kaltara Hartono, baru-baru ini.

Irianto
menuturkan, diharapkan melalui 4 sumber pendanaan itu, para pelaku UMKM yang
membutuhkan modal bisa terbantu. Seperti bantuan dari lembaga pemerintah yang
menyediakan bantuan dana bagi UKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Dari
itu, Disperindagkop terus berupaya memberikan fasilitas untuk mendapatkan
program bantuan bagi UMKM di Kaltara. “Bantuan dana untuk pelaku UMKM ini, dapat
dimanfaatkan oleh siapa saja yang memiliki syarat-syarat yang sudah ditetapkan.
salah satunya memiliki usaha yang bergerak di bidang koperasi atau UMKM,” urai
Gubernur.

Melalui LPDB – KUMKM misalnya.
Tahun ini, lembaga di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM itu, masih berlanjut menyalurkan
dana modal bagi para pelaku usaha di Kaltara. Hanya saja, diakui Gubernur,
beberapa pelaku usaha masih kesulitan mengakses pengajuan proposal bantuan LPDB.
“Seperti tahun sebelumnya bantuan LPDB dari 18 UKM yang mengajukan proposal,
hanya ada 5 yang disetujui. Ini karena kebanyakan pelaku UMKM tidak memahami
prosedur dan syarat-syaratnya,” kata Irianto.

Dari hasil komunikasi dengan Kepala
LPDB, tahun ini standar kriteria usulan bantuan LPDB ada 13 kriteria. Lebih
sedikit dibanding tahun lalu sebanyak 24 kriteria. “Ini dapat mempermudah
mengajukan proposal bantuan itu,“ timpal Hartono.

Sama halnya dengan LPDB, jelas
Hartono, bantuan KUR juga harus melalui beberapa persyaratan. Untuk tahun ini,
program KUR masih menunggu sosialisasi dari kementerian. Karena setiap tahun
jumlah bantuan KUR berubah, begitu juga dengan target yang harus dicapai. “Tahun
lalu Kaltara ditargetkan sebanyak 432 UKM. Realisasinya, jumlah pelaku UKM yang
mengajukan usulan bantuan KUR ada 408 UKM. Dengan besaran pinjaman tiap UKM itu
maksimal Rp 25 juta. Demikian juga dengan program bantuan UMi yang baru di-launching tahun lalu.  Tahun ini baru akan disosialisasikan,” papar
Hartono.

Lebih lanjut dikatakan, sumber dana
ketiga adalah bantuan dana bagi pelaku WP. Tahun ini Disperindagkop akan
melakukan sosialisasi mengenai Petunjuk Tenis (Juknis) terbaru untuk bantuan
dana bagi pelaku WP. Karena bantuan WP ini berbeda dengan bantuan KUR, pasalnya
bantuan WP ini tidak ada pengembalian dana bantuan bagi pelaku usaha WP. Bantuan
WP diserahkan sepenuhnya kepada pelaku WP.

Semua WP di Kaltara, kata Hartono,
dapat mengusulkan bantuan ini. Mengenai kelayakan penerima bantuan WP,
ditentukan melalui diverifikasi dari kementerian. Tahun ini bantuan bagi pelaku
WP nilainya Rp 10 juta hingga Rp 12 juta tiap pelaku WP. “Tahun lalu besaran
bantuan bagi pelaku WP sebesar Rp 13 juta. Yang mendapatkan bantuan hanya dua
orang, dari Tarakan. Untuk yang dari Bulungan, telah mengajukan sebanyak 10 WP,
namun tidak dapat, karena kurang melakukan komunikasi,” ujarnya.

“Belajar dari itu, saya berharap usulan
bantuan bagi pelaku UKM di Kaltara selalu melakukan dikoordinasikan, baik
langsung ke pusat maupun melalui kita di Disperindagkop Kaltara,” imbuh Hartono.
(Humas)

14 Jenis Pelatihan akan Digelar untuk Pelaku UMKM dan Koperasi

TANJUNG SELOR – Dalam upaya meningkatkan
kapasitas para pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop-UKM) berencana melakukan
berbagai pelatihan dan pembinaan. Selama 2019 ini, direncanakan ada 14 jenis
pelatihan yang akan diberikan.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie
menyatakan, tahun ini akan menggelar 14 jenis pelatihan dan pembinaan bagi
pelaku UMKM maupun koperasi di Kaltara. “Dari 14 jenis pelatihan itu, empat
jenis pelatihan di Kabupaten Bulungan, 2 jenis pelatihan untuk kota Tarakan, dua
pelatihan untuk Nunukan, dua pelatihan di Malinau, dan 2 jenis pelatihan untuk
Kabuapten Tana Tidung, serta 2 jensi pelatihan pembekalan bagi tenaga
pendamping,” urai Gubernur.

Dikatakan Irianto, tahun ini program pembinaan
dan pelatihan bagi pelaku UMKM dan koperasi, dilaksanakan melalui Dana Alokasi
Khsusus (DAK) sebesar Rp 2,9 miliar. Dengan target peserta sebanyak 720 orang,
dan tenaga pendamping sebanyak 24 orang. “Dengan jumlah yang ditargetkan harus
semua pelaku UKM dan koperasi dapat diberi pelatihan dan pembinaan. Namun
pelatihan dilaksanakan secara berkala atau per angkatan, karena seperti
biasanya peserta pelatihan berjumlah minimal 25 hingga maksimal 40 tiap pelatihan.
Sehingga efektifitas belajar itu lebih baik,” jelas Gubernur.

Irianto mengatakan, terkait pelaksanaan
pelatihan tahun ini masih menunggu usulan dari kabupaten/kota. Utamanya
menyangkut dengan jenis pelatihan itu. Pasalnya, jenis pelatihan dan pembinaan
sesuai dengan kebutuhan usulan dari masing-masing di kabupaten/kota. “Karena
untuk jenisnya hanya kabupaten kota yang mengetahui kebutuhan pelatihan
UKM-nya. Saat ini baru Kabupaten Tana Tidung (KTT) yang mengusulkan jenis
pelatihannya, yakni pelatihan manajemen koperasi dan pelatihan kemasan produk
UKM. Sementara, untuk teknisnya nanti dari hasil usulan itu tinggal kita
menyeleksi pelatihan mana yang akan diprioritaskan, sambil kita menunggu teknis
kegiatannya,” ungkap Irianto.

Lebih jauh, dinyatakan Gubernur bahwa seperti
tahun lalu ada sebelas jenis pelatihan dan pembinaan bagi para pelaku UKM dan
koperasi di Kaltara yakni, lima jenis pelatihan koperasi dan enam jenis untuk
pelatihan UKM termasuk vocational didalam UKM itu. “Kalau tahun lalu jumlah
peserta yang mengikuti pelatihan itu ditargetkan sebanyak 500 peserta, tenaga
pendampingnya 43 orang. Alhamdulillah, dapat terealisasi semuanya,” kata
Irianto.

“Untuk narasumbernya akan diambil dari kementerian
koperasi, lembaga-lembaga sertifikasi koperasi, praktisi, dan Lembaga
Pendidikan Koperasi. Sedangkan, untuk pelatihan UKM nya itu dari praktisinya, untuk
tahun ini kita akan lihat dulu kebutuhan pelatihannya apa saja dari kabupaten
kota,” tutup Gubernur.(humas)

Gubernur Optimis KIPI Bulungan Segera Terealisasi

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto
Lambrie mengaku bahwa rencana pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan
Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi atau juga disebut KIPI Bulungan
atau KIPI Kaltara ini, akan berjalan dengan lancar dan sukses. Ini menyusul
laporan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman
(DPUPR-Perkim) Kaltara Suheriyatna, yang menyebutkan keputusan positif dan
argumentasi konstruktif yang disampaikan pihak Kementerian Agraria dan Tata
Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait permasalahan dalam
percepatan pengembangan KIPI Bulungan.

Diutarakan Irianto, Kementerian ATR/BPN melalui Direktur
Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki menyatakan,
bahwa permasalahan yang dihadapi KIPI Bulungan tidaklah seberat permasalahan dalam
pengembangan kawasan industri di daerah lainnya. “Ini dikarenakan KIPI Bulungan
sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional) dan sudah tercantum di dalam RTRWP
Kaltara No. 1/2017 dan pastinya akan tercantum dalam revisi RTRWK Bulungan yang
akan di-Perda-kan tahun ini. Sementara kawasan industri di daerah lain, belum
tercantum didalam RTRWP maupun RTRWK daerah masing-masing,” urai Gubernur,
Kamis (14/2).

Sementara itu, berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan RAPAT
KOORDINASI (RAKOR) kesesuaian tata ruang KIPI Bulungan yang digelar belum lama
ini, berhasil pula diuraikan dan mengidentifikasi sejumlah masalah yang
dihadapi KIPI Bulungan. Berikut juga, solusi cepat untuk mengatasi permasalahan
tersebut, hingga dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.
Utamanya, direktur pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang Kementerian
ATR/BPN.

“Sedianya, ada 3 permasalahan utama yang ditemukan dari
hasil kunjungan kerja dan rakor itu, yakni usulan perubahan delineasi kawasan
industri pada KIPI Bulungan belum sesuai dengan penetapan Perda RTRWP Kaltara
No. 1/2017. Lalu ada HGU (Hak Guna Usaha) pada rencana lokasi delineasi kawasan
industri, serta Perda RTRWK Bulungan sebagai landasan untuk penerbitan izin
lokasi masih dalam proses revisi dan penetapan Perda-nya berjalan lamban,”
ungkap Irianto.

Adapun solusi cepat yang ditawarkan Ditjen Tata Ruang
Kementerian ATR/BPN, yakni delineasi kawasan industri pada Perda RTRWP Kaltara
No. 1/2017 tidak perlu diubah. Alasannya, apabila mengubah rencana delineasi
itu maka akan dianggap melanggar peraturan yang ada, sehingga luasan kawasan
peruntukkan industri tetap seluas 10.654 hektare. Dengan kata lain, sama dengan
data softcopy luasan kawasan peruntukkan industri yang diberikan kepada
Kementerian ATR/BPN sebelumnya.

“Selain itu, usulan penambahan delineasi kawasan
peruntukkan industri yang diusulkan Pemprov Kaltara harus masuk didalam RTRWK
Bulungan yang saat ini dalam proses revisi. Untuk teknis pelaksanaannya akan
dikoordinasikan antara Pemkab Bulungan, Pemprov Kaltara dan Kementerian
ATR/BPN,” ulas Gubernur.

Sekaitan dengan itu, Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN
akan mengeluarkan rekomendasi agar Perda RTRWK Bulungan segera ditetapkan.
“Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN menyarankan agar selambatnya pada April
2019, revisi itu sudah terwujud. Dalam hal ini, Pemprov Kaltara dan Kementerian
ATR/BPN akan membantu fasilitasi percepatan proses revisi Perda RTRWK
Bulungan,” papar Irianto.

Ditambahkan, solusi lain yang turut ditawarkan, pemilik HGU
yang berada di kawasan peruntukkan industri sesuai RTRWP Kaltara, diminta untuk
tidak melakukan aktivitas usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan usaha
perindustrian. Ini sesuai dengan ketentuan peralihan RTRWP Kaltara No. 1/2017.
“Pemilik HGU di kawasan tersebut, dapat melakukan 3 hal. Yakni sukarela melepas
HGU-nya, atau bekerjasama B to B dengan perusahaan lain untuk melebarkan
bisnisnya di bidang pengelolaan kawasan industri atau perusahaan industri, atau
bisa pula menunggu tahapan penghapusan HGU melalui mekanismen PP No. 11/2010,
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,” jelas Gubernur. Selain
itu, ditawarkan juga untuk menggunakan mekanisme perubahan HGU menjadi Hak Guna
Bangunan (HGB) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 86/2018 tentang Reforma
Agraria.

Disampaikan juga oleh Gubernur, kawasan peruntukkan
industri dalam RTRWP Kaltara merupakan kawasan dengan perencanaan untuk
kegiatan industri dalam jangka waktu 20 tahun. Alasannya, dalam pemanfaatan
kawasan tersebut melalui penerbitan izin terkait tidak harus habis dimanfaatkan
seluruh ruang dalam jangka waktu 1, 2 atau 3 tahun. “Usulan lainnya,
penghapusan HGU atau perubahan HGU yang mungkin memakan waktu lama, sekitar 10
tahun atau masih dalam rentang waktu berlakunya RTRWP Kaltara sehingga dalam waktu
10 tahun kedepan status HGU sudah hilang dan dapat dikeluarkan izin lokasinya.
Dalam masa tunggu itu, seyogianya izin lokasi dapat pula diterbitkan pada area
yang bebas HGU atau menggunakan mekanisme cepat sebagaimana yang disarankan
Ditjen Tata Ruang sebelumnya,” tutup Irianto.(humas)

Tindaklanjuti Penggunaan HPL untuk KBM, Kemendes-PDTT Turunkan Tim Survei

TANJUNG SELOR – Sesuai janjinya, Kementerian
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) mengirimkan
tim survei. Ini sebagai tindak lanjut atas usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menggunaan lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL)
Transmigrasi seluas 250 hektare yang masuk dalam Kawasan Kota Baru Mandiri
(KBM) Tanjung Selor.

Bersama-sama tim dari Pemprov Kaltara, yang  terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
dan Biro Pembangunan, tim Kemendes-PDTT menyurvei lahan HPL, guna menentukan
titik-titik yang menjadi ordinat sesuai dengan peta yang telah ada pada Kamis
(14/2) lalu.

Sehari sebelumnya, Rabu sore (13/2), tim survei
ditemani oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Sanusi
dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syaiful Herman mengunjungi lahan HPL
untuk mengetahui letak lahan secara garis besar.

“Kita meminta ke pusat untuk melepas lahan HPL
ini menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik). Luasan yang kita mintakan ke kementerian
sekitar 250 hektare,” ucap Syaiful. Sesuai perencananya, lanjut Syaiful, lahan
tersebut diperuntukkan sebagai tempat pembangunan sarana dan prasarana
pendidikan, kesehatan, balai latihan serta perumahan pegawai.

Syaiful mengungkapkan, Pemprov Kaltara diminta melengkapi
data-data karena pelepasan lahan HPL ada di pusat, Kemendes-PDTT. Bukan hanya
titik-titik koordinat lahan, namun peruntukkan di atas lahan itu juga harus dicatat.

“Kementerian berpesan supaya didata yang
konkret dulu, lalu kita berkoordinasi dengan pertanahan dan Kabupaten Bulungan.
Baru kita rapatkan, dapat data lengkapnya,” jelas Syaiful yang dijumpai di
sela-sela mendampingi tim survei ke lapangan.

Seperti diketahui, Kemendes-PDTT adalah salah
satu dari 12 kementerian yang diintruksikan oleh presiden untuk percepatan
pembangunan KBM melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2018, tentang
Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. (humas)

Yang Menarik dari Kunjungan Kerja Menteri ESDM ke Kaltara

Selain meninggalkan kesan yang baik, Kunjungan kerja
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ke Kalimantan
Utara (Kaltara) pada Jumat (15/02) lalu juga membawa angin segar untuk masa
depan investasi di provinsi termuda di Tanah Air ini. Salah satunya dalam hal
pemenuhan energi listrik.

IWAN SUPRIADI BANI, Tanjung Selor

KEKAYAAN
sumber daya alam (SDA), berupa hasil tambang batubara menjadi salah satu
komoditi handal yang dimiliki Kaltara. Namun sayang, selama ini hasil batubara
hampir 90 persen lebih dibawa keluar Kaltara. Hanya sebagian kecil saja yang
dimanfaatkan langsung oleh masyarakat di wilayah ini.

PT  Pesona
Khatulistiwa Nusantara (PKN) yang memiliki usaha tambang di Kabupaten Bulungan,
Kaltara, bisa jadi sebagai perusahaan pioneer dalam pemanfaatan langsung batu
bara. Membangun industri hilir atau hilirisasi tambang. Demikian yang
ditegaskan Menteri ESDM Ignasius Jonan saat berkunjung lokasi perusahaan di
Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor itu.

Ya, karena niatan membangun industri hilir tambang itu lah
yang membawa Menteri ESDM datang ke Kaltara untuk kedua kalinya (sebelumnya
Ignasius Jonan datang  dalam kapasitasnya
sebagai Menteri Perhubungan). Jonan berkeinginan batubara yang ditambang di
Kaltara, lebih banyak dikelola langsung dan dijual setelah menjadi produk
olahan.

Tak hanya itu, Jonan juga menginginkan perusahaan tambang
membangun industri hilir yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat atau
daerah. Salah satunya dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
“Yang dilakukan sudah bagus (membangun PLTU), tapi kapasitasnya masih terlalu
kecil. Padahal saya yakin perusahaan ini mampu membangun PLTU dengan kapasitas
lebih besar lagi. Apalagi dengan adanya rencana pengembangan kawasan industri, tentu
akan membutuhkan listrik dengan kapasitas besar,” ujar Jonan.

Hal itu disampaikan, bukan berarti dirinya tidak mendukung
pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yang kini juga sedang dalam on
progress di Kaltara. Hanya saja menurutnya, pembangunan PLTA memakan waktu yang
lama, sementara kebutuhan listrik diperlukan cepat untuk menumbuhkan investasi.

Gayung bersambut, niatan membangun PLTU di mulut tambang
memang sudah direncanakan pihak perusahaan. Melalui CEO PT Energi Nusa Mandiri
(ENM), sebagai induk dari PT PKN, Lim Gunawan Haryanto, menyebutkan pihaknya
siap membangun PLTU di Bulungan. Bahkan termasuk untuk memenuhi listrik di
Kawasan Industri di Tanah Kuning-Mangkupadi yang menjadi proyek strategis
nasional itu.

“Kita sudah ada rencana itu. Makanya kita mohon dukungan
dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kita tahu ada rencana
membangun PLTA. Tapi untuk masih sangat lama. Butuh 10-20 tahun lagi. Kalau
PLTU, paling hanya 2-3 tahun selesai,” kata Lim.

Dengan adanya sumber energi listrik, lanjutnya, akan
menambah kepercayaan para investor yang akan berinvestasi di Kawasan Industri
tersebut. Karena dengan ketersediaan listrik, investor sudah bisa menghitung
dan memulai usaha yang akan dilakukan. Utamanya perusahaan smelter, yang
membutuhkan listrik dalam kapasitas besar.

“Saya yakin, investor sejauh ini masih ragu berinvestasi
karena listriknya belum ada. Berbeda kalau sudah siap listriknya. Dan kita
siap. Bahan baku ada (batubara), SDM kita juga siap, termasuk peralatannya,”
tegas Lim meyakinkan. Ditambahkan, perusahaannya yang memiliki beberapa lokasi
tambang batubara dengan luasan puluhan ribu hektare di Bulungan, mampu
membangun PLTU dengan kapasitas ratusan MW. 

Menanggapi tawaran itu, Gubernur Kaltara Dr H Irianto
Lambrie mengatakan, sesuai dengan hasil beberapa kali pertemuan di Kementerian
Koordinator Maritim, memang sudah dibahas mengenai pemenuhan energi listrik
guna memasuk KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional), dengan
memanfaatkan SDA yang ada, selain PLTA. Di antaranya dengan memanfaatkan SDA
batubara maupun gas yang banyak ada di Kaltara.

“Itu (perlunya dibangun PLTU) sudah ada dalam perencanaan.
Kita dari pemerintah daerah terbuka, kalau ada investor yang akan membangun
PLTU. Tentu dengan Batasan sesuai kewenangan kita,” ungkap Irianto. Dibeberkan,
perlu ada tindak lanjut lebih mendetail jika memang ada investor yang ingin
membangun PLTU atau akan memasok listrik untuk KIPI.

“Karena ini berkaitan dengan listrik, tentu harus dibicarakan
dengan PLN. Utamanya mengenai harga. Saya yakin pihak swasta yang akan menjual
listrik, tidak mau rugi. Begitu pun dengan PLN. Termasuk dengan perusahaan
(investor) yang akan menggunakannya di kawasan industri nanti. Dan itu
merupakan ranah business to business (B
to B),”
ujarnya.

Untuk diketahui, PT ENM melalui anak usahanya PT Megah
Energi Katulistiwa (MEK) membangun pabrik semi kokas di kawasan tersebut.
Seperti dibeberkan oleh direkturnya, Rayendra Pradipta, MEK merupakan industri
pionir yang menghasilkan 3 produk sekaligus. Yaitu semikokas atau bahan untuk
industri pengelolaan logam, coke gas untuk pembangkit listrik, dan tar/MFO.

Dengan teknologi Vertical Retort Carbonizer, MEK mampu
menghasilkan 600,000 ton semikokas per tahun dengan bahan baku berjumlah
1,000,000 ton batubara, serta hasil samping berupa tar sebanyak 50,000 ton per
tahun dan coke gas yang dapat digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Gas
sebesar 30 megawatt. (humas)

6.600 Sertifikat Warga Transmigrasi Siap Dibagikan

TANJUNG SELOR –  Selain sertifikat lahan tambak bagi masyarakat
di Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah juga memberikan perhatian serius
terhadap lahan yang selama ini telah ditempati oleh warga transmigran. Bahkan
jika sertifikasi lahan tambak masih dalam proses, sertifikat tanah untuk warga
transmigrasi di Kaltara, sudah siap dibagikan.

Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL), sebanyak 6.600 sertifikat milik warga transmigrasi yang tinggal
di Kabupaten Bulungan akan segera dibagikan dalam waktu dekat ini.

Informasi ini disampaikan langsung oleh
Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Muhammad Ikhsan Saleh di Jakarta
beberapa waktu lalu.

Ikhsan menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan
puluhan ribu sertifikat untuk diberikan kepada masyarakat di Kalimantan. Di antaranya,
60.000 sertifikat untuk warga di Kalimantan Barat (Kalbar) dan 6.600 sertifikat
di Kaltara.

Sebelumnya, hal senada telah disampaikannya
kepada Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat melakukan audiensi dengan
Dirjen Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN di Kantornya, Januari lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Ikhsan mengatakan, program
sertifikasi lahan, baik lahan transmigrasi maupun lahan tambak akan dilakukan
secara bertahap. Untuk tahap pertama, rencananya dilakukan pada Maret 2019.
“Tak hanya untuk Kaltara, tapi untuk se-wilayah Kalimantan. Nanti penyerahannya
dilakukan di Kaltara. Insya Allah, rencananya Pak Presiden yang menyerahkan.
Namun kalau tidak bisa, Pak Menko Ekonomi nanti yang akan datang ke Kaltara,
bersama Pak Menteri ATR/BPN,” kata Gubernur sebelumnya.

Irianto menegaskan, sertifikasi lahan
transmigrasi ini merupakan program pemerintah yang didanai melalui APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara).  Dalam
pelaksanaannya, Pemprov Kaltara sebagai koordinator sekaligus Pembina di daerah
yang diberikan tugas oleh pusat menyerahkan langsung proses pengusulan lahan
warga transmigrasi kepada Pemerintah Daerah atau Pemda Bulungan.

“Pada tahun 2017 melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten, mengusulkan sebanyak 2,500 warga
transmigrasi, dengan luas tanah 5,236 hektare atau total 6,621 bidang tanah.
Kemudian didaftarkan ke BPN untuk disertifikatkan,” ungkap Gubernur melalui Armin
Mustafa, Kepala Disnakertrans Provinsi Kaltara.

Armin menambahkan, Pemerintah Provinsi tidak
hanya menyerahkan begitu saja kepada daerah. Pemprov Kaltara melalui
Disnakertrans juga ikut dalam melakukan Inventarisasi Kepemilikan Lahan (IKL)
pada lahan warga tersebut, sebelum diusulkan untuk didaftarkan. Bahkan, pihaknya
juga telah melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan warga transmigrasi yang
sesuai dengan prosedural dalam pembuatan sertifikat.

“Kita inventarisir kembali unit tinggalnya
dengan melibatkan petugas dari kabupaten. Kita tunjukkan lahannya, kemudian
kabupaten yang melanjutkan sampai dengan melakukan pendaftaran ke kantor
pertanahan,” jelas Armin.

Lebih lanjut, Armin mengatakan sertifikat lahan
transmigrasi terdiri dari tiga kategori. Pertama lahan perkarangan rumah, lahan
usaha I, dan lahan usaha II. Artinya, satu warga transmigrasi berdasarkan
(kartu keluarga) bisa mendapatkan 3 sertifikat sekaligus.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang
diperoleh dari BPN Bulungan, sebanyak 6.600 sertifikat tanah milik warga transmigrasi
tersebut sudah siap diserahkan. Pihaknya tinggal menunggu instruksi dari pusat
terkait penyerahannya. BPN Bulungan juga masih menunggu kepastian rencana kunjungan
presiden Joko Widodo ke Kaltara.

“Kita masih menuggu kabar dari pusat. Kalau bukan
Presiden, bisa saja Menteri. Atau Gubernur sebagai kepala daerah, sekaligus
wakil pemerintahan pusat di daerah,” ujar Samsul Hadi Kepala BPN Bulungan.

Dijelaskan, sertifikat sebanyak 6.600 ini akan diberikan
kepada 2,500 warga transmigrasi berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang tinggal di
tiga desa di Bulungan. Tiga desa dimaksud antara lain, Desa Tanjung Palas Hilir
(500 KK), Salim Batu (1,150 KK) dan Tanjung Buka (850 KK). “Program ini
merupakan program pemerintah pusat yang pembiayaannya semua dibiayai oleh APBN.
Mulai dari pembiayaan administrasi, biaya ukur, sampai pendaftaran semua gratis,”
katanya.  (humas)

Respons Kaltara, Bahas Strategi Kendalikan Inflasi

TANJUNG SELOR – Agenda rutin untuk merespons persoalan yang
terjadi di tengah masyarakat kembali digelar. Respons Kaltara (ResKal),
sebuah acara talkshow yang digagas oleh Humas Provinsi Kaltara. Kali ini,
membahas tentang strategi mengendalikan inflasi.

Menghadirkan tiga nara sumber berkompeten, yakni Kepala Badan
Pusat Statistik (BPS) Kaltara Eko Marsoro, Sekretaris Bappeda dan Litbang
Kaltara Ridwan Mahmud, serta mewakili Biro Ekonomi Syamsuddin Bahri, acara yang
dilangsungkan di Kedai 99, Rabu (13/2) kemarin mengupas banyak hal terkait dengan
inflasi yang terjadi di Kaltara. Berikut bagaimana strategi mengendalikan, dan
apa saja dampak yang dirasakan masyarakat.

Terungkap pada kesempatan itu, pada Januari 2019, inflasi di
Kaltara sebesar 0,96 persen, dengan tingkat inflasi tahun kalender 0,96 persen,
dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,49 persen.

Disebutkan Eko, inflasi terjadi karena beberapa faktor. Di
antaranya didorong oleh kenaikan harga pangan, serta jasa transportasi,
utamanya angkutan udara. “Ada dua hal yang paling mempengaruhi inflasi di
Kaltara. Pertama adalah harga pangan, utamanya beras. Kemudian yang kedua,
karena faktor kenaikan harga tiket pesawat yang begitu tinggi,” ungkapnya.

Pemerintah daerah sendiri telah melakukan berbagai upaya
untuk menekan inflasi di Kaltara. Salah satunya terkait dengan harga tiket, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie secara langsung telah
menyurati Menteri Perhubungan RI agar meninjau naiknya harga tiket yang tak
terkendali ini. “Kemudian mengenai harga pangan, utamanya beras, Pemprov
melalui OPD terkaitnya selalu berkoordinasi dengan Bulog untuk menekan harga
beras. Salah satunya melalui operasi pasar,” timpal Syamsuddin.

Selain peran pemerintah, disebutkan, untuk mengendalikan
inflasi juga diperlukan peran serta dari masyarakat sendiri. Salah satunya
dalam hal konsumsi. “Saya mencontohkan begini. Tanjung Selor semenjak
ditetapkan sebagai ibukota provinsi, diikuti dengan kenaikan tarif sewa rumah
yang signifikan. Seperti aji mumpung, sebagian warga meminta harga sewa dengan
semaunya. Itu akan berpengaruh pada inflasi juga. Karena secara ekonomi,
pebisnis yang menyewa tempat akan menaikkan harga barang yang dijual. Untuk itu
masyarakat juga harus bijak,” ungkap Eko lagi memberikan contoh.

Masih dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi, di 2019,
pemerintah daerah terfokus pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
Hal ini sebagaimana kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2018 lalu. “Untuk
menekan harga, satu hal yang penting adalah bagaimana menekan biaya distribusi.
Kemudian cara lain, adalah dengan membiasakan penggunaan produk lokal. Utamanya
pangan, seperti beras. Karena produksi beras di Kaltara juga sudah mencukupi,”
ungkap Ridwan melengkapi.(humas)

Optimis Partisipasi Pemilih di Atas 70 Persen, Gubernur Minta Sosialisasi Pemilu Lebih Gencar

TANJUNG
SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Irianto Lambrie meminta kepada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum
(Pemilu) untuk lebih gencar mensosialisasikan, sekaligus mendorong agar
masyarakat mau memilih. Begitu pun bagi penyelenggara Pemilu.

Gubernur
mengungkapkan, salah satu indikator keberhasilan dalam pesta demokrasi yang
bakal di gelar pada 17 April 2019 mendatang ini, adalah tingkat partisipasi
pemilih yang baik. Dirinya pun berharap, masyarakat Kaltara yang punya hak
pilih agar tidak menyia-nyiakan suaranya, dengan tidak datang ke Tempat Pemungutan
Suara (TPS) untuk memberikan hak suaranya.

“Keberhasilan
penyelenggaraan pemilu, pertama tingkat partisipasi pemilihnya. Untuk itu saya
minta kepada penyelenggara, maupun OPD terkaitnya, seperti Badan Kesbangpol
(Kesatuan Bangsa dan Politik), untuk lebih gencar melakukan sosialisasi.
Mendorong kepada masyarakat untuk memilih,” ungkap Irianto. 

Irianto
berharap, tingkat partisipasi pemilih di Kaltara bisa di atas 80 persen. Meskipun
diakuinya, untuk mencapai itu terlalu berat. Baik secara nasional maupun
daerah. “Saya optimis Pemilu kali ini bisa di atas 70 persen warga yang
menggunakan hak pilihnya. Bahkan kalau bisa di atas 80 persen. Itu lebih baik,”
katanya.

Disebutkan,
Pemilu kali ini merupakan sejarah baru bagi Bangsa. Untuk pertama kali, pemilihan
legislatif bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal
tersebut, menurut Gubernur, sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Sehingga
dirinya pun berpikir realistis jika tingkat partisipasi pemilih kali ini berat
untuk bisa lebih dari 80 persen.

“Kita
realistis, karena ini pemilu serentak pertama. Kedua, jarak antara TPS dengan
rumah orang tinggal yang cukup jauh. Kemudian kemampuan sosialisasi
penyelenggara juga terbatas. Belum lagi, sebagian besar juga bisa bingung,
karena banyaknya surat suara. Mulai dari DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota, ditambah dengan Pilpres,” kata Gubernur.

Tak
hanya itu, menurut Gubernur, ada pula kemungkinan masyarakat yang kecewa atau
apriori dan memilih untuk Golput alias tidak memilih. Oleh karena itu, gubernur
menginginkan kepada semua untuk bersama-sama menekan angka golput, guna
mencapai target angka partisipasi pemilih.

Gubernur
menekankan agar instansi yang berkaitan langsung dengan tahapan dan proses
pemilu memaksimalkan programnya. Terutama kepada penyelenggara, diharapkan lebih
gencar melakukan sosialisasi agar warga di Kaltara menggunakan hak pilihnya.
(humas)