Gubernur Dukungan Arahan Presiden Jokowi

JAKARTA, Pelitanews.co.id – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PITJK) 2018 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Pacific Place Jakarta, Kamis (18/1) malam.

Acara tahunan yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo itu, juga dihadiri Gubernur BI Agus DW Martowardojo, sejumlah menteri kabinet kerja, Komisioner OJK, pimpinan perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya di bidang industri jasa keuangan.

Terkait dengan pertemuan itu, Gubernur mengemukakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bekerja sama dengan OJK berupaya untuk memperkuat akses jasa keuangan. Utamanya bagi para petani dan nelayan, serta pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan tujuan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kaltara. Hal tersebut disampaikan Irianto, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam pertemuan tahunan OJK itu. “Sejauh ini, saya melihat program-program dari OJK sangat positif pada masyarakat. Saya minta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait turun untuk mensosialisasikan program-program itu. Misalnya asuransi pada petani dan nelayan,” ungkapnya.

“Pemprov Kaltara sangat mendukung. Kemudian kepada bupati dan walikota yang bisa menggunakan program ini (jasa keuangan), coba didorong. Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu manfaat-manfaatnya,” lanjut Gubernur.

Mendengar arahan Presiden terkait dengan jasa keuangan perbankan dalam memberdayakan masyarakat, Gubernur siap melakukan langkah yang dapat memperkuat perbankan. “Presiden mendorong adanya obligasi. Di Kaltara hal ini sudah kita lakukan. Yaitu dengan memperkuat Bank Kaltimtara. Kaltara akan terus menambah penyertaan modal. Harapan kita, Kaltara bisa menjadi pemegang saham terbesar. Atau paling tidak nomor dua-lah setelah Kaltim (Kalimantan Timur),” kata Irianto.

Sementara itu, Presiden menyampaikan, kemiskinan masih tinggi dan harga bahan pangan masih tinggi. Artinya masih banyak ketimpangan. Presiden menegaskan, industri jasa keuangan harus mampu berkontribusi terhadap produk domestik bruto dan meminta industri jasa keuangan dapat mengoptimalkan perkreditan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Perlu tenaga untuk mengoptimalkan pembiayaan UMKM untuk mengatasi ketimpangan yang ada sehingga seperti orang sehat yang bisa berlari kencang,” kata Presiden dalam arahannya.

Acara yang melibatkan pelaku industri perbankan pelat merah (milik pemerintah), perbankan syariah, asuransi, pasar modal memiliki komitmen untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Serta, menjawab dinamika dan tantangan pembangunan ekonomi nasional.

Di tempat sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif. Menurutnya, OJK memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan dengan tetap menjaga kesinambungan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. “Kami yakin sektor jasa keuangan mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4 persen. Hal ini didukung oleh solidnya indikator sektor jasa keuangan. Baik dari sisi pemodalan dan likuiditas, maupun tingkat risiko yang terkendali,” kata Wimboh.

Di sisi lain, kesempatan pertemuan itu dimanfaatkan Irianto untuk melakukan komunikasi dan membangun jaringan atau koneksi dengan pemerintah.

Gubernur berada satu meja bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara. “Banyak hal kami diskusikan, utamanya terkait perkembangan terkini, baik di Indonesia dan terkhusus tentang Kaltara,” tutup Irianto.(humas/pn1)

Gubernur Hadiri Pisah Sambut Kapolda Kaltim

BALIKPAPAN, Pelitanews.co.id – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menghadiri acara pisah sambut Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur (Kaltim), antara Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Priyo Widyanto dengan Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Safaruddin di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Sabtu (20/1) malam. “Atas nama pribadi, pemerintah provinsi dan masyarakat Indonesia di Kaltara, saya ucapkan selamat datang kepada Brigjen Pol Priyo Widyanto. Selamat bertugas di Polda Kaltim, yang saat ini Kaltara masih bagian dari wilayah hukumnya,” ujar Irianto.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Irjen Pol Safaruddin. “Selamat jalan, saya ucapkan kepada Irjen Pol Safaruddin yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Kapolda Kaltim. Terima kasih juga kami ucapkan, karena selama kepemimpinannya sebagai Kapolda Kaltim, keamanan dan kondusifitas Kaltara senantiasa terjaga,” ucapnya.

“Kami yakin, dan berharap kepada Kapolda yang baru, Brigjen Pol Priyo Widyanto dapat meneruskan tugas menjaga keamanan dan kondusifitas di Kaltim dan Kaltara,” lanjut Irianto.

Meski seperti kita ketahui, awal Januari 2018, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian telah menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang Pembentukan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara. Namun menurut Gubernur selama belum efektif, Kaltara masih di bawah pengamanan dan wilayah hukum Polda Kaltim. “Sekali lagi, selamat datang Brigjen Pol Priyo Widyanto, dan selamat jalan serta terima kasih kepada Irjen Pol Safaruddin,” tutupnya.(humas/pn1)

Optimistis Wujudkan Jembatan Bulan

TANJUNG SELOR, Pelitanews.co.id – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam merealisasikan pembangunan Jembatan Bulungan – Tarakan (Bulan) terus dilakukan. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, Pemprov Kaltara sudah melakukan pertemuan dengan China Road Bridge Corporation (CRBC) yang tertarik untuk membangun jembatan tersebut. Pertemuan itu, difasilitasi langsung oleh Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Disebutkannya, segala bentuk kerjasama Indonesia dengan investor dari Negeri Tirai Bambu –sebutan lain RRT-harus melalui rekomendasi dari kedubes yang bersangkutan. “Kita bersyukurnya rencana pembangunan jembatan tersebut sudah dalam persetujuan dari pihak Kedubes RRT di Indonesia. Maka ditugaskanlah pimpinan CRBC untuk mengkongkritkannya,” kata Irianto saat bertemu di Bandara Tanjung Harapan, Minggu (21/1).

Seperti diketahui pada September 2016, Pemprov Kaltara telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT CRBC. Nota kesepahaman itu, merupakan payung hukum awal untuk kegiatan selanjutnya yang disertai perjanjian dengan konsekuensi hukum yang mengikat bagi keduanya.

Akan tetapi, kata Irianto, ada sejumlah prosedur yang harus dilakukan agar pembangunan jembatan tersebut dapat terealisasi. Di antaranya rencana ini perlu diusulkan terlebih dahulu ke dalam Blue Book (Buku Biru) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) oleh kementerian terkait. “Saya juga telah melakukan pertemuan dengan Deputi Bidang Sarana Prasarana Bappenas beberapa waktu lalu. Dan saran dari Bappenas adalah, rencana pembangunan Jembatan Bulan yang diusulkan untuk masuk ke dalam Blue Book, harus melalui kementerian membidangi. Misalnya Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” jelasnya.

Rencananya, pada Rabu hingga Kamis (24 dan 25/1) Gubernur akan bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono guna memaparkan rencana pembangunan infrastruktur di Kaltara, termasuk rencana membangun Jembatan Bulan. “Jadi nanti beliau (Menteri PUPR) akan mengumpulkan semua Dirjen di lingkungan kementerian,” ujar Irianto.

Kendati demikian, pembahasan pembangunan jembatan Bulan membutuhkan rentetan panjang yang harus dilewati. Sebab, setelah masuk ke dalam Blue Book Bappenas, studi kelayakan pun harus direview ulang disusul dokumen desain jembatannya. “Waktu saya menjadi Penjabat (Pj) Gubernur, studi kelayakannya sudah ada. Sedangkan dalam tahap desainnya, harus konsultan internasional membuat desainnya untuk jembatan tersebut. Setelah itu, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) juga harus disempurnakan,” sebutnya. Dari situ, kata Irianto, baru akan dihitung kebutuhan pembiayaan pembangunan Jembatan tersebut. Selanjutnya, pemerintah akan memasukkannya ke dalam Blue Book yang dilanjutkan dengan kerjasama skema One Belt One Road (OBOR). Irianto mengatakan, pemerintah telah berupaya maksimal untuk merealisasikan rencana tersebut. Karena itu, Irianto optimistis pemerataan pembangunan infrastruktur termasuk Jembatan Bulan dapat terealisasi. “Ini akan memakan waktu lama, namun gagasan ini harus tetap kita jaga agar dapat terwujud, karena memiliki efek jangka panjang bagi anak cucu kita,” ulasnya.

 

PROGRESS RENCANA PEMBANGUNAN JEMBATAN BULAN

  1. Tahun 2014 dilakukan Studi Kelayakan Pembangunan Jembatan Bulungan – Tarakan, Bekerjasama dengan LAPI – ITB
  2. Tahun 2015 dilakukan Penyusunan AMDAL dan DED Pembangunan Jalan Pendekat Koridor Jembatan Bulungan – Tarakan Sisi Ancam dan Tarakan.
  3. Tahun 2016 dan 2017 dimulai pelaksanaan fisik Pembangunan Jalan Pendekat Sisi Ancam.

Sumber : Pemprov Kaltara, 2018

 

Disdukcapil ‘Jemput Bola’ Lagi ke Perbatasan

TANJUNG SELOR, Pelitanews.co.id – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan agar pelayanan kependudukan di wilayah perbatasan menjadi prioritas. Untuk itu, kepada instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltara untuk melanjutkan program pelayanan kependudukan di wilayah perbatasan pada tahun ini.

Harapannya, program serupa yang dijalankan pada tahun ini dapat lebih intensif dan benar-benar mengcover seluruh permasalahan kependudukan di perbatasan Kaltara. Wilayah sasaran, sama seperti tahun lalu, desa dan kecamatan di Kabupaten Malinau dan Nunukan yang berada di beranda terdepan. “Kedua kabupaten itu, letaknya di perbatasan Indonesia-Malaysia. Juga memiliki garis perbatasan yang panjang serta kondisi geografisnya sulit dijangkau baik melalui udara, laut maupun darat. Jadi pelayanan kependudukan yang menyasar langsung masyarakat dibutuhkan,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, baru-baru ini.

Pada dasarnya, Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Disdukcapil ingin membangun sebuah sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan. Meliputi, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan data-informasi kependudukan yang menjangkau seluruh penduduk di Kaltara.

Dari itu, Gubernur pun mengarahkan kepada Disdukcapil untuk membentuk Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan Terpadu yang melakukan ‘jemput bola’ untuk menyelenggarakan pelayanan langsung bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Sekaligus, ini untuk menunjukkan komitmen Pemprov Kaltara untuk melaksanakan salah satu program Nawacita, yaitu Membangun Dari Wilayah Perbatasan. “Lewat program ini, pada 2017 berhasil terealisasi sebanyak 6.876 dokumen kependudukan,” urai Gubernur.

Pada 2017, kecamatan dan desa di Malinau dan Nunukan yang kejatahan program ini, di antaranya Kecamatan Tulin Onsoi, Krayan, Krayan Barat, Krayan Selatan dan Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan. Serta, Desa Data Dian (Kecamatan Kayan Hilir), Long Lake (Kecamatan Malinau Selatan Hilir), dan Long Sule (Kecamatan Kayan Hilir), Desa Long Pada (Kecamatan Sungai Tubu Malinau Selatan Hulu) serta lainnya.

“Adapun jenis pelayanan yang diberikan, yakni pendaftaran dan penerbitan dokumen kependudukan yang terdiri dari perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, surat keterangan KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan pencatatan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil lainnya. Seperti perubahan biodata nama dan status penduduk,” urai Gubernur.

Dalam pelaksanaannya, tim ‘jemput bola’ Disdukcapil Kaltara akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Disdukcapil setempat. “Dari laporan kepala Disdukcapil (Samuel Parangan), mekanisme tahun lalu, timnya membawa beberapa petugas dari Disdukcapil setempat. Di tiap kabupaten, rata-rata menghabiskan waktu 17 hari. Sementara pelaksanaannya, untuk pembuatan KK dan Akta Kelahiran atau Kematian, dicetak di tempat. Tapi untuk  KTP elektronik, karena harus online maka di titik sasaran hanya melakukan perekaman. Untuk pencetakannya dilakukan di tiap kabupaten, lalu diserahkan kepada pihak kecamatan masing-masing,” jelas Gubernur.

Selain mempertegas pelaksanaan program ‘jemput bola’ pelayanan kependudukan, Gubernur juga mengarahkan agar sarana-prasarana pendukung pelayanan kependudukan di setiap kabupaten dan kota dilengkapi.

Menindaklanjuti arahan itu, rencananya pada tahun ini Disdukcapil akan memberikan bantuan 1 set komputer untuk 5 kabupaten dan kota di Kaltara. “Untuk Kota Tarakan dan Bulungan, dibantu printer KTP elektronik. Lantaran, di kedua daerah ini aktivitas pelayanan kependudukannya cukup besar. Dan, memang ada kendala pada mesin pencetaknya,” ucap Irianto.

Sebenarnya, pada 2015, Disdukcapil sudah memberikan bantuan printer 2 set untuk tiap daerah. Namun, karena nyaris setiap hari dipakai maka wajar jika mengalami kerusakan. “Disdukcapil juga akan memfasilitasi pengumpulan blangko KTP lalu didistribusikan merata sesuai kebutuhan tiap daerah. Lalu menggelar bimbingan teknis kepada petugas pelayanan sehingga mampu melayani masyarakat dengan ramah dan sopan,” tuntasnya.(humas/pn1)

 

REALISASI PROGRAM JEMPUT BOLA 2017

  1. Desa Long Pada, Kecamatan Sungai Tubu : 295 Dokumen
  2. Desa Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir : 832 Dokumen
  3. Desa Long Layu, Kecamatan Krayan Selatan : 469 Dokumen
  4. Desa Lembudud, Kecamatan Krayan Barat : 901 Dokumen
  5. Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan : 544 Dokumen
  6. Kecamatan Tulin Onsoi : 1.441 Dokumen
  7. Kecamatan Lumbis Ogong : 2.124 Dokumen
  8. Kecamatan Sungai Tubu : 270 Dokumen

TOTAL                                                                          : 6.876 Dokumen

Sumber : Disdukcapil Kaltara, 2018

Difasilitasi Kedutaan RRT, Gubernur Temui Investor Besar

JAKARTA, Pelitanews.co.id – Mengawali 2018, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie kembali melanjutkan upaya untuk percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur di Kaltara. Bertempat di Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kamis (18/1) Gubernur bertemu dengan sejumlah investor dari Negeri Tirai Bambu tersebut.

Pertemuan atas prakarsa dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman itu, difasilitasi langsung oleh Kedubes RRT untuk Indonesia. Dalam kesempatan itu, Kedubes RRT diwakili oleh Mr Wang Liping, Wakil Dubes RRT bidang ekonomi dan perdagangan.

Beberapa perusahaan yang hadir memiliki fokus usaha berbeda. Ada yang bidang energi, infrastruktur hingga manufacturing. Di antaranya ada Hans Energy, China Gezhoba, Power China Resourching dan beberapa lainnya.

Untuk diketahui, antara Pemerintah Indonesia dan Tiongkok telah menjalin hubungan bilateral di bidang peningkatan infastruktur dan investasi melalui skema Belt and Road Initiative (BRI). Di mana Kaltara termasuk dari 4 provinsi yang berada dalam program ini. Yakni Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Utara (Sulut) dan Bali. “Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sekaligus sebagai perwakilan pemerintah di daerah, saya menyampaikan terima kasih. Utamanya kepada Mr Wang yang telah memfasilitasi pertemuan dan diskusi ini,” ujar Gubernur mengawali pembicaraan dalam pertemuan yang berlangsung dengan penuh keakraban itu.

Dalam kesempatan itu, perwakilan dari tiap perusahaan tersebut memperkenalkan sekaligus memaparkan bidang usaha mereka masing-masing. “Kami sangat menyambut baik tawaran-tawaran investasi yang dipaparkan tadi. Dengan harapan bisa direalisasikan, dan tentunya tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.

Kaltara kata Gubernur, sebagai provinsi baru memiliki banyak potensi. Sehingga peluang untuk berinvestasi di Kaltara sangatlah besar. Di antaranya, potensi hydro power. Irianto mengungkapkan, Kaltara memiliki banyak sungai besar. Di mana hasil studi, sungai-sungai di Kaltara berpotensi menghasilkan listrik 15.000 Megawatt hingga 20.000 Megawatt.

“Saat ini yang sedang berproses adalah PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Sungai Kayan. Disini kita targetkan menghasilkan 9.000 Megawatt energi listrik,” ungkapnya.

Gubernur mengatakan, PT Kayan Hydro Energy (KHE), selaku investor yang akan membangun PLTA di Sungai Kayan telah mengantongi izin-izinnya. Baik dari kabupaten, provinsi maupun dari pusat. Saat ini, lanjutnya, perusahaan sedang mempersiapkan pra konstruksi untuk pembangunan bendungan tahap I dengan kapasitas 900 Megawatt. Tinggal menunggu izin konstruksi bendungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sembari proses pembebasan lahan berjalan.

Dalam hal pembiayaan maupun teknis kegiatan, PT KHE telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan dari Tiongkok. Bahkan beberapa di antaranya hadir dalam pertemuan tadi. Seperti Power China Resourching, China Gezhoba Group dan beberapa lainnya. “Untuk kelanjutannya, silakan nanti saling diskusi, berkomunikasi. Karena itu merupakan business to business. Kita dari pemerintah daerah siap memfasilitasi,” ujar Irianto.

Selain PLTA Kayan, dibeberkan Gubernur, beberapa sungai di Kaltara juga telah berprogres untuk dibangun PLTA. Seperti Serawak Energy Berhad yang akan membangun PLTA 1.000 Megawatt di Sungai Malinau. Lalu Hyundai yang akan membangun PLTA 2 x 150 Megawatt di Sungai Mentarang, serta Hans Energy di Sungai Sembakung Nunukan. “Kesiapan energi memang menjadi konsen utama. Karena dengan ketersediaan listrik, saya yakin investasi lainnya akan mudah masuk. Bahkan beberapa perusahaan sudah siap masuk. Seperti PT Inalum (persero) yang akan membangun smelter di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Kemudian Tsingshan, perusahaan industri logam dari China,” paparnya.

Tak hanya PLTA, Gubernur mengatakan, Kaltara juga memiliki potensi batubara dan gas yang besar dan bisa menjadi bahan utama pembangkit listrik. Di luar bidang energi, dalam pertemuan tersebut juga ada paparan perusahaan dari Tiongkok yang akan melakukan studi pembangunan Jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan). Adalah China Road and Bridge Corporation (CRBC). Perusahaan yang berpengalaman membangun jembatan, dan salah satunya Jembatan Suramadu yang menghubungkan Madura dengan Surabaya itu, juga berminat untuk menjadi investor yang akan membangun Jembatan Bulan.

Mengenai rencana pembangunan Jembatan Bulan, dikatakan Gubernur, akan menjadi salah satu materi yang akan dipaparkan hari ini (19/1) di depan Menteri PUPR. “Saya mengharapkan, untuk studi hingga pembuatan desain jembatan bisa dianggarkan melalui dana hibah dari Tiongkok untuk Indonesia. Makanya, akan saya sampaikan besok (hari ini, Red.) kepada Menteri PUPR,” jelasnya.

Meski dengan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang relatif kecil, Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga telah berupaya untuk mewujudkan pembangunan Jembatan Bulan. Salah satunya, Pemprov Kaltara telah mulai membangun jalan pendekat ke Jembatan Bulan. “Memang untuk membangun jembatan dengan panjang 7,2 kilometer lebih itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp 10 triliunan. Tapi dengan usaha, insya Allah akan bisa terealisasi,” kata Irianto.

Potensi lain di Kaltara, termasuk yang dipaparkan Gubernur dalam pertemuan tersebut. Antara lain hutan konservasi yang sangat luas. Bahkan ditetapkan menjadi Heart of Borneo (HoB). Di mana ini bisa menjadi potensi wisata sekaligus objek penelitian. “Kaltara juga memiliki emas, dan yang tak kalah menariknya, Kaltara memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar. Salah satunya udang dan kepiting dari Kaltara yang telah diakui di pasar dunia,” imbuhnya.

Gubernur berharap, rencana-rencana investasi yang ditawarkan para investor bisa secepatnya direalisasikan. “Beberapa MoU (Memorandum of Understanding) sudah kita lakukan. Termasuk beberapa tawaran lain. Saya menginginkan usaha kita sejak 2017 lalu ini, sudah bisa terealisasi tahun ini,” urai Gubernur.(humas/pn1)

H Badrun Apresiasi Kinerja Solid ASN Kaltara

TANJUNG SELOR, Pelitanews.co.id – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Badrun menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus berkoordinasi dengan seluruh staf dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam rapat internal staf di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur, Kamis (18/1).

Hal ini terkait majunya H Badrun sebagai salah satu bakal calon (Balon) walikota pada Pemilihan Walikota (Pilwali) Tarakan 2018.

Sebagai balon, H Badrun harus menanggalkan jabatan yang diembannya saat ini. “Tepatnya terhitung 1 Februari 2018, saya harus cuti dan meninggalkan jabatan saya. Saya harus mundur karena hal tersebut merupakan prasyarat maju pada Pilkada Serentak 27 Juni mendatang,” ucap H Badrun saat membuka rapat.

Di hadapan peserta rapat, H Badrun mengapresiasi kinerja dan kerja sama para aparatur di Pemprov Kaltara, dalam posisinya sebagai Sekprov. Dalam situasi tersebut, ia juga mengucapkan syukur karena selama ia menjabat dapat menjalankan amanah yang diberikan rakyat. Meskipun disadarinya masih banyak keterbatasan dan perbaikan yang perlu dilakukan.

Dikatakannya, ada beberapa hal penting yang memerlukan penanganan segera agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan setelah beliau dinyatakan resmi undur dari jabatannya. “Untuk menertibkan tata administrasi yang terkait dokumen keuangan maupun hal lainnya, saya imbau agar semua dokumen segera dipersiapkan untuk dapat ditindaklanjuti sebelum masa kerja saya berakhir,” jelasnya.

H Badrun juga menyampaikan bahwa dirinya akan berkoordinasi secara resmi dengan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dalam hal penunjukkan Pelaksana Tugas Harian (Plt) Sekda. “Bersamaan dengan hal tersebut, saya sekaligus meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempersiapkan rancangan Panitia Seleksi (Pansel) rekruitmen Sekprov Kaltara. Tentunya teknis lebih lanjut segera dibicarakan kembali. Pansel harus segera dibentuk supaya tidak ada kevakuman jabatan yang terlalu lama,” paparnya.

Dalam rapat tersebut, H Badrun juga mengingatkan beberapa hal mendesak lainnya. Seperti penanganan lanjutan mengenai rasionalisasi tenaga kontrak serta kaderisasi dalam pemerintahan untuk meminimalisir keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam sistem pemerintahan di Kaltara. Mengingat, ada beberapa pejabat yang dalam beberapa waktu ini akan segera memasuki masa pensiun.(humas/pn1)

Nurtanio, Solusi Kaltara Meretas Batas Pelayanan Masyarakat 3 T (4-habis)

Kebutuhan lapangan terbang (Lapter) untuk tempat mendaratkan pesawat N-219 ‘Nurtanio’ cukup penting. Untuk itu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) pun menguraikan sejumlah tugas penting kepada kepala daerah yang wilayahnya diterbangi Nurtanio untuk dituntaskan segera.

 

HUMAS PROVINSI KALTARA

 

NURTANIO memiliki kemampuan melakukan pengereman pada landasan datar di jarak minimal 200 meter. Pun demikian, kondisi Lapter yang dapat terlihat secara langsung dari udara menjadi faktor penentu kesuksesan pendaratan itu. Atas hal itu, setiap Lapter yang akan didarati perlu perawatan agar tidak ditumbuhi rerumputan sehingga dapat difungsikan secara maksimal. “Pada saat masih bergabung dengan Provinsi Kaltim (Kalimantan Timur), setidaknya ada 30 Lapter Perintis yang dibangun di wilayah perbatasan utara Kaltim (sekarang wilayah Provinsi Kaltara). Panjangnya rata-rata 400 hingga 500 meter. Kalau ini dimanfaatkan semua, program yang ditopang N-219 pasti berjalan optimal,” kata Irianto.

Untuk optimalisasi operasional Nurtanio juga memaksimalkan fungsi Lapter yang ada, Gubernur pun memerintahkan kepada para kepala daerah yang wilayahnya dijajal program penerbangan Nurtanio untuk menginventarisasi ulang setiap Lapter yang ada di wilayahnya. “Dipastikan kondisinya seperti apa. Apakah masih bisa digunakan atau tidak. Kalau sudah ditumbuhi semak maka perlu peran aktif pemerintah daerah untuk menggerakkan masyarakat di sekitar membantu membersihkannya. Termasuk melibatkan stakeholder atau perusahaan yang beroperasi di sekitar untuk membenahi Lapter itu,” ungkap Gubernur.

Hasil inventarisasi Lapter itu, akan mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mewujudkan penambahan rute perintis di Kaltara pada tahun ini. “Dari 30 lapter itu, 23 di antaranya telah diusulkan ke dalam rute perintis. Kalau masuk ke dalam rute perintis, pastinya akan mendapatkan subsidi dari Pemerintah Pusat. Karena harus dipahami, tanpa adanya subsidi dari pusat, program ini akan sulit juga nantinya,” papar Gubernur.

Hanya saja, sampai saat ini usulan penambahan rute perintis di Kaltara itu, belum mendapatkan jawaban dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Soal ini, akan kita tanyakan kembali kepada Menhub (Menteri Perhubungan)-Budi Karya Sumadi,” ungkap Irianto.

Dalam operasionalnya nanti, Nurtanio akan dikelola semi-komersial. Tapi, untuk tahap awal, pesawat yang diperkirakan butuh biaya minyak dan oli sekitar USD 213 per jam dan perawatan USD 276 per jam ini menyasar pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di perbatasan Kaltara. “Kita akan menjajaki berbagai kemungkinan pengelolaan yang ada. Dan, harus diakui, pesawat Nurtanio ini harus dikelola secara profesional oleh pihak yang berkompeten. Saat ini kita menjajaki kemungkinan kerja sama semi-komersial dengan sejumlah maskapai. Tapi, saya menyarankan maskapai yang dinaungi pemerintah. Salah satunya, Pelita,” urai Gubernur.

Menurut perhitungan PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI, biaya yang dibutuhkan untuk penggajian pilot sekitar Rp 35 juta per bulan, co pilot Rp 20 juta per bulan, teknisi Rp 10 juta per bulan, dan lainnya. “Kalau menurut PTDI, estimasi TOC (Total Operating Cost) N-219 ini per jamnya sekitar USD 1.148. Mereka menghitungnya berdasarkan Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) No. PM 18/2017 tentang Formulasi Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis dan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2017,” ujar Irianto.

Berdasarkan perhitungan itu, PTDI menyarankan kepada Pemprov Kaltara untuk menetapkan base Nurtanio di daerah yang memiliki disparitas harga barang, utamanya bahan bakar minyak lebih murah dari daerah lainnya. Yang dituju, adalah Kota Tarakan. “Paparan PTDI kemarin, base N-219 ini harus berdekatan dengan titik pembelian bahan bakar minyak. Yang paling disarankan, adalah di Tarakan. Karena bandara disana sudah ada tempat pengisian bahan bakarnya. Tapi, berkembang pula keinginan dari daerah untuk menetapkan base di Malinau, Nunukan atau Bulungan. Ini melihat kepentingan pelayanan. Soal ini, akan dibahas kemudian tapi dipilih yang terbaik dan sesuai saran tim ahli PTDI,” beber Irianto.

Penetapan base sendiri, berkaitan erat dengan after sales service (pelayanan purna jual). Dikatakan Irianto, konsep normatif pelayanan purna jual N-219 yang diberikan PTDI, yakni berupa pelayanan pelanggan, sparepart dan Ground Support Equipment (GSE), technical service, training, technical publication, warranty, maintenance package, after sales service, dan aircraft service center. “Kita meminta untuk dilakukan pelatihan bagi tenaga teknisi dan lainnya yang direkrut dari tenaga lokal. Lalu, untuk after sales service-nya, baru dapat dilakukan setelah 3 kali penerbangan. Tapi nanti semuanya akan dibahas detail oleh tim negosiasi percepatan pembelian pesawat ini,” tuntasnya.(***)

Bangun PLTA Sembakung, Hans Energy Mulai Lakukan Studi Amdal

JAKARTA, Pelitanews.co.id – Satu lagi perusahaan multinasional asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) akan berinvestasi di Kalimantan Utara (Kaltara). Hans Energy, perusahaan yang akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 150 Megawatt di Sungai Sembakung, Nunukan.

Perusahaan ini telah mengantongi izin dan sudah menyelesaikan Feasilibility Study (FS) dan sekarang sedang melakukan studi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)-nya.

Untuk meminta masukan dan sarannya, kemarin (18/1/2018) tim penyusun Amdal yang berasal dari beberapa universitas ternama memaparkan rencana studi Amdal rencana pembangunan PLTA tersebut di depan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. “Saya cukup tahu dengan Hans Energy. Bahkan saya sudah melihat langsung perusahaannya yang ada di Tiongkok. Perusahaan ini memang cukup besar dan bonafide,” kata Irianto.

Dikatakan, rencana Hans Energy untuk membangun PLTA di Sembakung, Nunukan sebenarnya sudah cukup lama. Bahkan izin lokasi dari Bupati Nunukan sudah sejak beberapa tahun lalu. “Perusahaan ini juga sudah melakukan FS dan memiliki izin-izinnya. Sekarang mereka sedang menyusun Amdal-nya,” kata Gubernur.

Untuk tahap pertama, ungkapnya, Hans Energy akan membangun bendungan sekaligus PLTA dengan kapasitas 150 Megawatt. Dengan memanfaatkan potensi sungai Sembakung yang ada di wilayah tersebut. Di samping untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, dibangunnya bendungan sekaligus PLTA ini, kata Gubernur, diharapkan juga bisa mengatasi banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Oleh karenanya, melalui studi Amdal yang kini sedang dilakukan bisa dihasilkan gambaran konstruksi ataupun letak bendungan yang tepat. Tentunya, berdasarkan hasil kajian dan analisis secara teknis. “Saya juga cukup memahami soal Amdal. Makanya saya minta data-data teknisnya untuk saya pelajari,” ujarnya di sela-sela mendengarkan paparan singkat dari tim akademisi yang sedang melakukan studi Amdal.

Untuk diketahui, selain PLTA Sembakung, ada beberapa perusahaan lainnya yang berminat membangun PLTA di Kaltara. Di antaranya ada PT Kayan Hydro Energi (KHE) di Sungai Kayan, Hyundai di Sungai Mentarang dan Serawak Energy Berhad di Sungai Malinau. Pemenuhan energi menjadi konsen utama investasi di Kaltara. Hal ini menurut Gubernur, menjadi pondasi atau dasar utama masuknya investasi lainnya. “Yang mana yang cepat membangun. Harapan kita bisa secepatnya terealisasi. Soal perizinan dan fasilitas administrasi lainnya kita permudah. Dengan tentunya tetap berpedoman pada aturan yang ada,” tutupnya.(humas/pn1)

BNPP Prioritaskan Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Negara

JAKARTA, Pelitanews.co.id – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) H Udin Hianggio mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun Anggaran 2018 gelaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).

Rakor yang dibuka oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto itu, mengambil tema ‘Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2017, Kita Tingkatkan Percepatan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 Dalam Rangka Mewujudkan Nawacita ke-3’. “Tadi dipaparkan capaian kinerja pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan tahun anggaran 2017 oleh Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tjahjo Kumolo yang juga Kepala BNPP. Intinya, akan dilakukan percepatan dalam pengelolaan kawasan perbatasan di seluruh Indonesia, termasuk kawasan perbatasan Kaltara,” kata Wagub.

Dijelaskan, BNPP akan memprioritaskan program percepatan penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara, baik darat, laut dan udara sepanjang tahun ini. Dimana program yang diusung tahun ini, masih tetap fokus pada beberapa penanganan masalah dan isu strategis di perbatasan. Fokus lainnya, ialah pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan perumahan. “Pada 2018, pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan pun terus digenjot. Meliputi, pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, elektrifikasi dan komunikasi. Juga, pembangunan sarana dan prasarana pendukung strategis seperti pengelolaan batas wilayah negara, pengamanan wilayah, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT),” urai Wagub.

Di rakor ini, turut dipaparkan realisasi program pembangunan batas wilayah negara TA 2017 oleh pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan), paparan realisasi program pendidikan di kawasan perbatasan TA 2017 beserta program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Lalu, paparan realisasi program pembangunan bidang perekonomian di kawasan perbatasan TA 2017 dan program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Perdagangan. Dilanjutkan paparan realisasi program pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan TA 2017 dan program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Adapula

pemaparan realisasi program pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan TA 2017 dan program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.(humas/pn1)

Nurtanio, Solusi Kaltara Meretas Batas Pelayanan Masyarakat 3T (3)

Perihal krusial yang menjadi salah satu isu sentral di perbatasan, adalah persoalan pelayanan kesehatan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat perbatasan. Salah satunya, Dokter Terbang.

 

HUMAS PROVINSI KALTARA

 

RENCANA pembelian pesawat N-219 ‘Nurtanio’ dengan berbagai kelebihannya, salah satunya multipurpose cabin yang mampu mengikuti kebutuhan user ditaksir akan makin meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat perbatasan. “Tahun ini, salah satu program andalan untuk peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan adalah, Dokter Terbang,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

Sampai saat ini, program Dokter Terbang sangat bergantung pada jasa layanan penerbangan perintis bersubsidi oleh maskapai Susi Air dan Mission Aviation Fellowship (MAF). “Kendalanya, paling cepat April setiap tahunnya baru bisa direalisasikan. Lantaran, program ini butuh proses pelelangan yang cukup lama. Persoalan ini juga saya sampaikan kepada Pemerintah Pusat agar menjadi perhatian. Dan, ini juga yang melandasi saya untuk mencetuskan ide pembelian pesawat berkemampuan menjelajah wilayah perbatasan,” papar Irianto.

Diyakini Gubernur dengan layanan Nurtanio, nantinya program Dokter Terbang akan mengurangi beban anggaran daerah. Lantaran, biaya operasional utamanya biaya penyewaan pesawat sudah dapat diminimalisir. Sejauh ini, dengan menggunakan model penyewaan pesawat, biaya operasional perjam yang dibutuhkan mencapai Rp 60 juta. Sementara, bila menggunakan pesawat N-219, hanya sekitar Rp 15 juta. “Bayangkan saja, setiap tahun sejumlah dokter spesialis dikirimkan ke perbatasan sebanyak 3 hingga 4 kali. Berapa anggaran yang digunakan untuk kegiatan itu. Bandingkan bila kita memiliki pesawat yang sejenis, bahkan lebih baik performanya tapi biaya operasionalnya bisa diminimalkan. Tentunya, akan menjadi nilai lebih atas banyak hal,” urai Gubernur.

Tenaga dokter yang dilibatkan dalam program Dokter Terbang, sedianya adalah para dokter umum yang disekolahkan pemerintah daerah pada program pendidikan dokter spesialis. “Layanan Dokter Terbang sampai saat ini memang masih berupa layanan langsung kepada masyarakat, termasuk memberikan rujukan apabila sakitnya tak bisa diatasi saat itu. Nah untuk rujukan itu, misal saja ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Tarakan, berapa lagi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk kesana. Dengan layanan N-219, akan lebih diperingan. Bahkan, N-219 dapat diubahsuai menjadi Ambulans Udara yang didalamnya ada perangkat medik layanan kesehatan standar. Juga ada tempat tidur pasien, apabila harus dirawat atau dirujuk ke luar daerah,” jelas Irianto.

N-219 menurut keterangan PTDI, memiliki coverage range hingga ke Balikpapan, Kalimantan Timur (base maintenance di Tarakan). Bahkan mampu terbang untuk sekali trip ke wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. “Kalau terealisasi nanti, N-219 akan menerbangi rute perintis yang sudah ada sebelumnya. Seperti, Tarakan-Malinau, Tarakan-Long Bawan, Malinau-Binuang, Malinau-Long Bawan, Malinau-Long Apung, Malinau-Binuang-Long Layu, dan lainnya,” ungkapnya.

Bisa pula mengudara di air strip non perintis dan non komersial (lapangan terbang) di Kaltara. Seperti, ke Long Alango, Long Pujungan, Data Dian, Makulit, Long Nawang, Sungai Barang, Mahak Baru, Long Sule, Tau Lumbis, Pa’ Upan dan lainnya. “Maksimal range yang dapat dijangkau N-219 apabila terbang dari Tarakan itu, sekitar 1,5 jam penerbangan dengan jarak sejauh 213 nm (Nautical Mile),” jelasnya. Jadi, dengan dukungan N-219, program layanan kesehatan seperti Dokter Terbang akan lebih dimaksimalkan. Dengan begitu, masyarakat di wilayah perbatasan kelak, takkan lagi menghabiskan dana lebih untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.(bersambung)