Kaltara

Pengamanan dan Penatakelolaan Aset Harus Dioptimalkan

Meningkat 14 Persen, Pada 2018 Niai Aset Pemprov Kaltara Rp 6,7 Triliun

TANJUNG SELOR – Gubernur
Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta, dalam waktu maksimal 2
bulan ke depan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) beserta tim
pengelolaan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara lainnya, sudah melakukan
reinventarisir, pemasangan pelang nama dan memasukkan setiap aset didalam
neraca aset Pemprov.

Hal ini, kata Irianto saat
memimpin rapat staf di ruang pertemuan lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Selasa
(21/5), merupakan bagian dari upaya pengamanan dan penataan aset Pemprov
Kaltara yang tersebar. Baik di dalam wilayah Bulungan maupun luar Bulungan.

Ada beberapa aset yang
menjadi perhatian Gubernur. Yakni, Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi
Mangrove dan Bekantan di Kota Tarakan. “Pengamanan dan penataan serta
pengelolaan aset ini harus disegerakan dengan maksimal. Tim harus segera
dibentuk dan melaporkan kondisi serta status aset terkini,” ungkap Irianto.

Untk pengelolaan pelabuhan
perikanan, Gubernur meminta tim khusus untuk segera menyelesaikan permasalahan
pengelolaannya. Begitupula dengan KKMB, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara harus
mulai merencanakan penataan dan pengelolaannya dengan matang. “Di KKMB, saya
melihat cukup banyak fasilitas yang rusak. Ini perbaikannya harus disegerakan.
Saya juga berharap UPT KPH Tarakan bersama OPD terkait lainnya untuk melakukan
pengawasan. Seperti melibatkan Satpol PP untuk melakukan pengamanan, dan
lainnya,” jelas Gubernur.

Pengelolaan aset tersebut,
sedianya dapat dimaksimalkan untuk menuai Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi
Provinsi Kaltara. “Bila memungkinkan, besaran retribusi yang dipungut dapat
ditingkatkan. Tentu konsekuensinya, adalah penyediaan layanan dan fasilitas
yang baik pula,” urainya.

Selain pelabuhan perikanan
dan KKMB, aset lainnya yang menjadi sorotan Gubernur adalah gedung yang saat
ini digunakan sebagai Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan
serta beberapa aset perumahan. “Saya minta per 3 bulan, harus ada pembaruan
daftar aset Pemprov Kaltara. Dan, di tiap kantor harus ada daftar aset yang
dimiliki tiap OPD, atau KIB (Kartu Inventaris Barang),” beber Gubernur.

Ini juga bagian dari upaya
Pemprov Kaltara untuk memenuhi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
terkait penatakelolaan aset daerah yang dimiliki Pemprov Kaltara. “Adapula 3
aset perikanan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Yakni BBI (Balai
Benih Ikan) dan BBU (Balai Benih Udang) yang akan diserahkan kepada Pemkot
Tarakan, serta SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) Sebatik yang akan
diserahkan kepada Pemkab Nunukan. Penyerahannya harus disiapkan secepat
mungkin, termasuk apabila harus melalui persetujuan DPRD Kaltara,” tutup
Irianto.

Sebelumnya, dalam
penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) 2018, disbeutkan total aset yang dimiliki Pemprov Kaltara sebesar
kurang lebih Rp 6,7 triliun. Meningkat 14 persen lebih dari nilai aset pada
2017. Penataan aset Pemprov yang tahun sebelumnya menjadi catatan BPK RI, pada
2018 dinilai sudah jauh lebih baik. Ata situ pula lah yang turut mendukung
Kaltara untuk kelima kalinya secara berturut-turut memperoleh Opini WTP (Wajar
Tanpa Pengecualian) tanpa catatan atau 
dengan paragraf penjelas (DPP). (humas)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close