Kaltara

Triwulan I, Realisasi Investasi di Kaltara Sebesar Rp 1,7 Triliun

Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan Dominasi Sektor Investasi

TANJUNG
SELOR – Realisasi investasi di Kalimantan Utara (Kaltara), berdasarkan data
yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi, pada triwulan I tahun 2019 menunjukkan angka yang positif. Untuk
Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 244.051.500.000, sedangkan Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 1.527.944.600.000,00. Sehingga jika
ditotal capaian realisasi investasi pada triwulan pertama di Kaltara mencapai
Rp 1.771.996.100.000,00 atau 84,38 persen dari target realisasi investasi yang
ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI pada triwulan I
sebesar Rp 2.100.000.000.000,00.

Kepala
DPMPTSP Provinsi, Risdianto mengatakan, secara global rencana investasi berjenis
PMA dan PMDN di Kaltara tahun 2019 ditarget oleh BKPM sebesar Rp
9.018.000.000.000. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan BKPM RI No. 09/2018
tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Modal Tahun Anggaran 2019. “Berdasarkan peraturan
BKPM, untuk Provinsi Kaltara rencana investasi ditargetkan sebesar Rp 9,18
triliun. Dan, ini terus meningkat dari tahun sebelum, jika tahun 2018 BKPM
menargetkan rencana investasi di Kaltara sebesar Rp 4,640 triliun,” terang Risdianto.

Risdianto
menjelaskan, untuk realisasi PMA triwulan pertama tercatat ada 21 proyek,
sementara PMDN ada 41 proyek. Sektor investasi yang paling dominan berasal dari
bidang tanaman pangan, perkebunan dan perternakan. Disusul, sektor industri
makanan, listrik, gas dan air lalu sektor pertambangan. “Sektor investasi
memang menjadi prioritas untuk dapat direalisasikan. Apalagi, dalam beberapa
tahun terakhir, geliat investasi di sejumlah bidang menjadi perhatian.
Utamanya, investasi bidang kelistrikan, industri dan lainnya. Ini akan menjadi
penopang pembangunan Kaltara kedepan,” jelas Risdianto.

Dalam
melakukan kegiatan investasi, untuk jenis PMA perlu adanya surat izin investasi
salah satunya terkait dengan izin prinsip. Agar dalam melakukan kegiatan penanaman
modal dilindungi secara hukum. “DPMPTSP Provinsi kaitannya dengan proses
perizinan. Banyaknya investasi yang masuk, realisasinya kembali kepada
perusahaan, karena perusahaan yang menggerakkan. Tugas DPMPTSP hanya membantu
dalam proses perizinannya,” ungkapnya.

Sebagai
informasi, berdasarkan data yang diperoleh dari Nasional Single Wondow for
Investment (NSWI) BKPM periode 2014-2018, realisasi investasi di Kaltara untuk
PMA mencapai USD 703.704.000 atau Rp 9,85 triliun dengan kurs sekitar Rp 14.000
per USD, sedangkan PMDN sekitar Rp 6,8 triliun. Sehingga jika ditotal nilai
investasi yang terealisasi di Kaltara sejak 2014-2018 sebesar Rp 16,65 triliun.(humas)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close