Kaltara

Warga yang Belum Perekaman Diimbau ke Disdukcapil

Hari Libur, Disdukcapil Tetap Buka Layanan Kependudukan

TANJUNG SELOR – Pada Sabtu dan Minggu juga hari libur lainnya, seluruh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di wilayah Kalimantan
Utara (Kaltara) diinstruksikan untuk tetap membuka pelayanan perekaman data
Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Termasuk pelayanan terkait
administrasi kependudukan tersebut, baik pencetakan e-KTP dan lainnya. Untuk
itu, bagi warga yang belum melakukan perekaman, diimbau agar bisa melakukan
perekaman ke Kantor Disdukcapil kabupaten/kota.

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Rabu
(10/4). Instruksi ini, menyusul adanya surat dari
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Yaitu melalui Surat
Edaran (SE) No. 471.13/2518/Dukcapil untuk melakukan percepatan perekaman e-KTP
bagi yang belum merekam.  “Sesuai
dengan surat edaran itu, pelayanan khusus pada
hari libur ini diberikan selama 3 jam, mulai pukul 10.00 pagi hingga pukul 1 siang (13.00 Wita),”
tutur Gubernur.

Diungkapkan Gubernur, pelayanan khusus tersebut sekaitan dengan
dikabulkannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan uji materi dengan
nomor perkara 20/PUU -XVII/ 2019 terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum. Salah satu hal yang dikabulkan adalah uji materi Pasal
348 ayat (9) UU Pemilu terkait penggunaan e-KTP untuk memilih. MK pun
memutuskan bagi mereka yang belum memiliki e-KTP, dapat menggunakan surat
keterangan (Suket) perekaman untuk mencoblos.
Menyikapi putusan MK itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
pun memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Zudan Arif untuk
menindaklanjutinya. “Tindaklanjutnya, berupa diterbitkannya Surat Edaran (SE)
No. 471.13/2518/Dukcapil untuk melakukan percepatan perekaman e-KTP bagi yang
belum merekam. Ini disampaikan kepada setiap gubernur, bupati dan walikota,”
kata Irianto.

Salah satu amanat SE itu, adalah mengimbau Pemerintah
daerah, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten/Kota untuk tetap memberikan
pelayanan administrasi kependudukan saat hari Sabtu, Minggu, dan hari libur
lainnya hingga pada tanggal 15 April 2019.

“Ini sudah dimanifestasikan di Kaltara, oleh
setiap Disdukcapil yang ada. Baik di provinsi maupun kabupaten dan kota,” ujar Gubernur. Ini juga merupakan bentuk
dukungan Pemprov Kaltara serta kabupaten dan kota di Kaltara atas kelancaran Pemilu tahun ini.

Ditegaskan Irianto, Disdukcapil di Kaltara bekerja
keras mengupayakan perekaman data biometrik untuk e-KTP dalam tuntas sebelum 17
April. “Pemerintah berusaha menyelesaikan perekaman data sebelum hari H. Ini
juga upaya kami untuk mencegah adanya celah dari pihak tak bertanggungjawab
yang menganggap pemerintah daerah tak mampu menyelesaikan pembenahan
administrasi penduduk, karena ada warga yang belum melakukan perekaman
biometrik sehingga tak memiliki e-KTP atau Suket
(surat keterangan). Di mana Suket atau e-KTP ini penting untuk mencoblos,” papar Irianto.

Di Kaltara sendiri, disebutkan, ada 5.679 jiwa warga yang belum melakukan perekaman data
e-KTP. Itu tersebar di 4 kabupaten dan kota. Hanya Tarakan yang terhitung
tuntas melakukan perekaman data e-KTP bagi wajib KTP yang ada. Sesuai data
Disdukcapil Kaltara, proses perekaman data e-KTP di Tarakan mencapai 109,70
persen atau sebanyak 228.720 warga. Jumlah tersebut, terdiri dari wajib e-KTP
sebanyak 157.985 jiwa ditambah 15.327 jiwa pendatang.

“Untuk daerah yang masih belum tuntas 100 persen, atau
yang masih ada warganya yang belum melakukan perekaman, saya minta lebih
digalakkan. Begitu pun kepada warga yang belum merekam, kami imbau untuk segera
mengurus ke Kantor Disdukcapil setempat. Data kependudukan ini penting. Tak
hanya untuk pada Pemilu saja, namun juga untuk administrasi lainnya,” tegas
Gubernur.

Arahan lain dari Dirjen Dukcapil adalah,
Disdukcapil kabupaten dan kota diminta untuk membantu KPU dalam melakukan
pengecekan data calon pemilih yang diperlukan pada saat hari pemungutan suara
17 April 2019. Lalu, melakukan jemput bola ke lokasi yang sulit dijangkau
seperti lembaga permasyarakatan, rumah tahanan, panti, rumah sakit, dan
lain-lain sekaligus mencetak surat keterangan bagi yang telah melakukan
perekaman KTP elektronik, tapi belum mendapatkan e-KTP. Dan, yang keempat
perekaman e-KTP yang sudah dalam posisi Print Ready Record (PRR) untuk segera
dilakukan pencetakan. Serta, meminta gubernur, walikota, dan bupati agar
poin-poin tersebut diimplementasikan dalam wilayah kerja masing-masing.(humas)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close