Kaltara

Pemprov Laporkan Tahapan Pemilu Serentak Berjalan Baik

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kalimantan
Utara (Kaltara) mengikuti video conference yang dilakukan oleh
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (10/4)
pagi di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara. Video conference ini
diselenggarakan dalam rangka koordinasi mengenai kesiapan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak
yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang. Setiap provinsi secara
bergiliran menyampaikan pemaparan maupun kendalanya dalam kesiapan pelaksanaan.

Pemprov Kaltara sendiri dipimpin Sekprov Kaltara H Suriansyah, didampingi asisten terkait, kepala OPD terkait, jajaran
penyelenggara pemilu serta TNI/Polri. “Secara umum kami laporkan bahwa seluruh tahapan
kegiatan sampai dengan saat ini, kami dari jajaran Pemprov
Kaltara termasuk KPU, Bawaslu, serta TNI/ Polri sudah berusaha maksimal supaya
tahapan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Namun ada hal-hal teknis
yang perlu jadi perhatian. Tapi secara umum kami laporkan bahwa tahapan-tahapan
sudah dilaksanakan dengan baik,” kata H Suriansyah.

Persoalan
tersebut, diantaranya
ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPK sebanyak 1.548, kemudian
ditindaklanjuti dengan direkomendasikan untuk dimasukkan dalam DPT, sehingga
DPTHP2 yang semula 450.108 bertambah dalam DPTHP3 menjadi 451.656. Persoalan
baru, muncul ketika DPTHP 3 yang sudah ditetapkan sebanyak 451.656 pemilih,
harus kembali menjadi 450.108 karena ada Surat dari KPU RI Nomor 651 Tanggal 9 April
yang menyatakan bahwa penetapan DPK menjadi DPT yang sudah ditetapkan
sebelumnya, akan dikembalikan menjadi pemilih DPK.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Kaltara Suryanata Al-Islami melaporkan bahwa logistik sudah
disebarkan ke setiap kabupaten dan kota dengan dibantu oleh
pemerintah daerah. Namun ditemukan kekurangan sekitar 5.728 surat suara dan
kerusakan sekitar 103.926 surat suara. KPU Provinsi Kaltara mensiasati hal ini
dengan meminta KPU kabupaten dan kota untuk mensortir
ulang surat suara yang rusak sehingga total surat suara yang rusak dan tidak
dapat dipakai sama sekali berkurang menjadi 9.435 surat suara. “Setelah
dikoordinasikan dengan KPU RI untuk meminta pengganti surat suara yang rusat
tersebut, ditemukan bahwa pihak penyedia tidak dapat memproduksi lagi karena
tidak cukupnya bahan baku. Sehingga KPU dari beberapa provinsi langsung
bergerak cepat untuk mencetak ke percetakan masing-masing daerah dibantu oleh pemerintah
daerah,” jelas Surya. Pihak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu)
Kaltara juga memberikan laporan. Termasuk dari Badan Intelijen (BIN) Kaltara.(humas)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close