Kaltara

Pemilu Serentak 2019, Pemprov Yakin Partisipasi Pemilih Capai 80 Persen

TANJUNG SELOR –
Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, 17 April nanti,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan tingkat
partisipasi pemilih bisa mencapai 77 hingga 80 persen. Demikian disampaikan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Provinsi Kaltara,
Basiran saat menjadi narasumber pada Respons Kaltara (ResKal), Selasa (9/4)
siang.

Keyakinan ini,
sekaitan dengan massifnya upaya Pemprov Kaltara melakukan sosialisasi ke semua
lini basis pemilih, bahkan ke semua wilayah termasuk perbatasan di Kaltara.
“Kami berharap, Pemilu Serentak 2019 dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat
pemilih di Kaltara, utamanya yang terdaftar dalam DPT untuk datang ke TPS dan menyalurkan
hak pilihnya,” kata Basiran.

Yang menjadi
tantangan dalam pelaksanaan pemilu kali ini, adalah masih ada wilayah yang
sulit dijangkau, iklim atau cuaca, kesinambungan pasokan listrik dan jaringan
telekomunikasi. “Saya yakin dengan adanya tambahan pemilih sekitar 1.000 orang
lebih, Pemprov antusias partisipasi masyarakat akan tinggi. Pun demikian,
kekhawatiran akan pemadaman listrik perlu antisipasi khususnya dari penyedia
jasa, dalam hal ini PLN. Utamanya, pada saat proses penghitungan suara dan rekapitulasinya,”
ungkap Basiran.

Pemprov Kaltara
juga berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Pangkalan
Utama Angkatan Laut (Lantamal) XIII untuk melakukan pengawasan di wilayah
perairan, guna mengantisipasi adanya gangguan cuaca yang menghambat para
pemilih yang berprofesi sebagai nelayan untuk sampai ke TPS tepat pada
waktunya. “Untuk pencoblosan di TPS, waktu yang disediakan mulai pukul 07.00
hingga 13.00. Jadi, saya rasa cukup waktu bagi pemilih yang berprofesi sebagai
nelayan untuk ke TPS dan mencoblos,” jelas Basiran.

Pemprov melalui
Badan Kesbangpol pun telah mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melakukan pencegahan dini
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Juga melaksanakan monitoring
pelaksanaan pemilu. “Apabila ada hal yang merugikan pelaksanaan pemilu, Pemprov
akan melaporkannya kepada penyelenggara pemilu. Dan, apabila ada indikasi
tindak pidana, maka akan dilaporkan kepada Bawaslu atau pihak berwenang,” tutur
Basiran.

Narasumber
lainnya yang hadir pada ResKal kali ini, adalah Ketua KPU Provinsi Kaltara,
Suryanata Al Islami. Dalam penjelasannya, Surya mengaku bahwa ada perubahan
jumlah pemilih tetap sesuai rapat pleno perbaikan rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP ke-3) tingkat Provinsi Kaltara.
“Berdasarkan DPTHP ke-2, jumlah pemilih pada Pemilu Serentak 2019 adalah
450.108 orang dan jumlah TPS 2.183 unit. Sementara hasil perbaikan pada DPTHP
ke-3, jumlah pemilih bertambah menjadi 451.656 orang dengan jumlah TPS 2.184
unit,” papar Surya.

Disampaikan juga
oleh Surya mengenai 3 jenis pemilih. Yakni, pemilih yang terdaftar dalam DPT
dan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat ia terdaftar. Lalu pemilih
dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yakni pemilih yang terdaftar dalam DPT
namun karena alasan tertentu harus pindah memilih di TPS atau wilayah lain.
“Untuk pemilih DPTb, tetap dapat dilayani selama waktu pencoblosan berlangsung
mulai pukul 7 pagi hingga 1 siang. Hanya saja, ia tidak mendapatkan surat suara
seperti pemilih DPT. Ia hanya diberikan surat suara sesuai kewenangannya
menyalurkan hak suara. Yang pasti, tetap mendapatkan surat suara Pilpres,”

Terakhir, pemilih
yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). “Pemilih ini tidak terdaftar
dalam DPT. Namun, mereka mendapatkan hak untuk menyalurkan hak suaranya dimana
domisili mereka berada. Jam pelayanannya, mulai pukul 12 hingga 1 siang.
Jumlahnya tak dibatasi, hanya saja disesuaikan dengan ketersediaan surat suara
yang ada di TPS tempat ia mencoblos. Biasanya, alokasi per TPS yakni sesuai
jumlah pemilih plus 2 persen,” papar Surya.

KPU Kaltara saat
ini juga tengah fokus melakukan pendistribusian logistik pemilu. Baik surat
suara, maupun kotak suara ke tiap TPS di seluruh Kaltara. Logistik tersebut
disalurkan ke KPU kabupaten/kota, untuk kemudian diantar ke tiap TPS yang ada
di daerah masing-masing. Hal lainnya yang juga tak lepas dari perhatian KPU
Kaltara, adalah penyebaran isu hoaks dan ujaran kebencian, serta kesinambungan
pasokan listrik dan jaringan internet. “Khususnya di wilayah Bulungan, yang
memiliki 436 TPS, ketersediaan listrik harus mendapatkan perhatian khusus dari
PLN. Utamanya, saat pencoblosan, penghitungan dan rekapitulasi. Karena,
sebagian besar kegiatan tersebut sangat bergantung kepada pasokan listrik,”
tutup Surya.(humas)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close