Kaltara

Percepat Realisasi KIPI, Kementerian ATR/BPN Turun Lapangan

TARAKAN
– Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui
sejumlah pejabatnya menyambangi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), sejak
kemarin (11/2) hingga hari ini (12/2). Salah satunya Direktur Jenderal (Dirjen)
Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki.

Disebutkan
Asisten II Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara H Syaiful Herman, kedatangan pihak
Kementerian ATR/BPN tersebut, dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) ke rencana
lokasi pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah
Kuning-Mangkupadi. Lokasi yang dikunjungi kali ini, lokasi KIPI di wilayah Desa
Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. “Kedatangan
pihak Kementerian ATR/BPN ini juga berkaitan dengan pertemuan Gubernur Kaltara
Dr H Irianto Lambrie dengan Menteri ATR/BPN beberapa waktu lalu di Jakarta.
Sekaligus menindaklanjuti Surat Gubernur Kaltara No. 600/892/GUB tanggall 12
Juli 2018 perihal Laporan dan Perubahan Peta Delineasi KIPI Tanah Kuning dan
Mangkupadi, serta surat Bupati Bulungan No. 050/Bapp-Litbang.05 tanggal 12
September 2018 perihal Perubahan Peta Delineasi KIPI Tanah Kuning dan
Mangkupadi,” jelas H Syaiful yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Suheriyatna dan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kaltara Risdianto.

Lebih
jauh, diketahui bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan ‘lampu hijau’ atas usulan
perubahan delineasi KIPI Kaltara. Untuk itu, salah satu tindak lanjutnya adalah
melakukan survei lapangan, sebelum akhirnya Kementerian ATR/BPN menyetujui
perubahan delineasi kawasan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum
menetapkan perubahan delineasi kawasan yang diusulkan. Di antaranya,
Kementerian ATR/BPN akan menyiapkan langkah diskresi untuk menetapkan delineasi
KIPI Kaltara. “Diskresi dilakukan, apabila revisi RTRW (Rencana Tata Ruang
Wilayah) Kabupaten Bulungan belum terealisasi dalam waktu dekat. Namun,
informasinya revisi RTRW Bulungan sudah dapat direalisasikan pada April
mendatang,” tutur H Syaiful.

Guna
mempercepat penetapan delineasi dan hal terkait lainnya, Kementerian ATR/BPN
membawa serta perwakilan perusahaan yang akan mengelola KIPI Kaltara, termasuk
perusahaan yang memiliki Hak Guna Lahan (HGL) di kawasan tersebut. “Jadi,
lokasinya akan dipastikan secara langsung di lapangan. Dengan begitu, maka
langkah selanjutnya adalah pembahasan detail untuk mempersiapkan
kebijakan-kebijakan yang akan diambil, termasuk kemungkinan adanya diskresi,”
jelas H Syaiful.

Sementara
itu, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna menyebutkan, alasan dilakukannya
perubahan delineasi pada kawasan industri tersebut, bertujuan untuk mengurangi
persentase lahan perusahaan yang telah memiliki HGU. Dengan kata lain,
memudahkan pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan, serta menjadi
pertimbangan pengembang apabila investor akan membangun pelabuhan. “KIPI
merupakan salah satu kawasan industri yang berada di Kaltara, yang telah
mendapatkan dukungan pemerintah pusat melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 dan
diperbarui dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018, tentang Proyek Strategis
Nasional,” kata Suheriyatna.

Usulan
perubahan delineasi telah disampaikan kepada Menteri ATR/BPN Sofian Djalil pada
awal November lalu di Hotel Borobudur, Jakarta. Permintaan delineasi juga
bertujuan untuk mempercepat realisasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Seperti
diketahui, dari luas lahan areal KIPI sebesar 25.311,14 hektare, luas areal HGU
yang terdampak pada kawasan itu, sebesar 17.256,09 hektare. “Apabila usulan ini
disetujui maka perubahan kawasan tersebut, dapat segera pula dilampirkan
kedalam Perda Nomor 1 Tahun 2017, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kaltara,” jelas Suheriyatna. Selain itu, sehubungan dengan status KIPI sebagai
Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diperkuat Perpres No. 56/2018 diharapkan
kementerian terkait dapat pula mengalokasikan anggaran. Salah satunya,
kementerian ATR/BPN yang diharapkan mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi
lahan.(humas)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close