Kaltara

Tak Sampaikan LPj, Parpol Tidak Terima Bantuan Keuangan Lagi

TANJUNG SELOR – Batasan
waktu untuk penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) bagi Partai Politik
(Parpol) yang menerima dana bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov)
kalimantan Utara (Kaltara), telah berakhir per 31 Januari 2019. Informasi dari Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, hingga kemarin dari 12 Parpol penerima bantuan,
baru ada 6 Parpol yang sudah menyerahkan. Padahal, sesuai aturan bagi Parpol
yang tidak menyerahkan LPj melewati batas waktu itu, maka tidak akan menerima
bantuan lagi pada tahun ini.

Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara Basiran mengatakan, sebagaimana yang
tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 01
Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2009, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyebutkan bahwa, Partai
Politik wajib menyampaikan LPj penerimaan
dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD
kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI secara berkala satu
tahun sekali.

Laporan ini, jelasnya, untuk keperluan
pemeriksaan oleh BPK RI. Sehingga paling lambat 1
(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir
atau 31 Januari, harus sudah diserahkan semua. “Sesuai ketentuan memang laporan diminta
sejak awal. Hal ini untuk menghindari sejumlah kesalahan administrasi
yang dapat menghambat distribusi bantuan tersebut,” ungkap Basiran belum lama ini.

Basiran
mengatakan, selain untuk bahan
pemeriksaan oleh BPK RI, LPj juga
diperlukan sebagai syarat untuk pencairan dana bantuan serupa pada
2019 ini. Ditegaskan, jika
Parpol penerima bantuan tidak menyerahkan LPj sampai batas waktu yang telah
ditetapkan, maka dipastikan Parpol tersebut tidak akan menerima alokasi dana
bantuan dari Pemprov pada tahun berikutnya. Hal itu sesuai dengan instruksi pada PP Nomor 5 Tahun
2009.

“Dalam PP itu disebutkan, bagi
Parpol yang melanggar ketentuan atau tidak menyerahkan laporan
pertanggungjawaban dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan
keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai LPj diperiksa oleh
BPK,” jelasnya.

Dikatakan Basiran, jika saja setiap
Parpol memasukan LPj lebih awal, maka sejumlah kesalahan yang bersifat administrasi
bisa diperbaiki lebih cepat. Dengan asumsi, jika perbaikan LPj terlambat
dikerjakan, Parpol yang bersangkutan bakal tidak menerima bantuan sama sekali.

Basiran menambahkan, untuk mengingatkan
kepada Parpol, pihak Kesbangpol telah menyurati kepada tiap Parpol di
Kaltara sejak 9 Januari
lalu. Dengan isi, untuk
segera menyampaikan LPj-nya kepada
BPK RI Perwakilan
Kaltara. Koordinasi
antara Badan Kesbangpol
dengan Parpol, lanjutnya, menjadi
penting untuk memuluskan semua urusan yang berhubungan dengan penyaluran dana
bantuan tersebut. “Jangan sampai jadi temuan,” tegasnya.

Sementara itu, terkait nominal yang bakal
didapat Parpol tahun ini, Basiran
mengatakan, masih sama dengan tahun sebelumnya. Di mana hasil suara
pada Pemilu 2014 menjadi acuan kalkulatif pemeberian alokasi bantuan dari
pemerintah daerah itu.

Dengan rincian penggunaan bantuan
keuangan tersebut, sesuai ketentuannya, untuk
pelaksanaanya 60 persen pendidikan politik, 40 persen untuk sekretariat. “Tahun lalu jumlah bantuan keuangan
Parpol sebesar Rp 2,5 miliar dibagi kepada 12 parpol dengan
menyesuaikan hasil suara tiap parpol. Untuk tiap suara itu jumlah dananya
sekitar 8.650 tiap suara, sesuai
dengan Surat Edaran dari Kemendagri
(Kementerian Dalam Negeri).
Tahun ini sama. Karena kalau ingin menaikkan anggarannya, harus melalui persetujuan dari Kemendagri. Begitu juga
kalau kita ingin menurunkan,” imbuh
Basiran.

Untuk diketahui, berdasarkan Surat
Edaran Kemendagri Nomor 213/074/Polpum, tentang pencairan bantuan keuangan
Parpol Tahun 2019, dan ketentuan pada
pasal 38 Peraturan Mendagri Nomor 36 Tahun 2018, mengenai cara penghitungan
penganggaran dalam APBD. Disebutkan,
bantuan keuangan kepada Parpol yang
mendapatakan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota hasil Pemilu periode
sebelumnya diberikan hingga diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan
kabupaten kota pada hasil pemilu periode berikutnya. Dalam hal
ini juga terjadi perubahan perolehan suara Parpol berdasarkan hasil Pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai
bantuan keuangan Parpol, jumlah bantuan keuangan parpol akan dihitung secara
profesional.

“Teknisnya nantinya dibagi dalam dua tahap. Yakni tahap
pertama, diberikan kepada Parpol
Peserta Pemilu 2014 yang mendapatkan kursi pada periode 2014 hingga 2019. Kemudian tahap kedua
diberikan kepada Parpol peserta Pemilu 2019
yang mendapatkan kursi pada periode 2019 hingga 2024, dihitung berdasarkan perolehan
suara,” pungkasnya. (humas)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close