Optimalkan SAKIP, Hemat Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat

BANJARMASIN – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)
mengharapkan agar pemerintah kabupaten/kota, juga provinsi yang ada untuk
semakin adaptif dengan perubahan zaman yang terjadi saat ini. Selain itu,
pemerintah daerah juga harus bekerja lebih keras, inovatif dan kreatif dalam
menjalankan kinerja pemerintahan dengan tujuan akhir, kemaslahatan dan
kesejahteraan rakyat.

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie
mengutip pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin pada acara apresiasi dan penyerahan Laporan
Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-SAKIP)
Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah II Tahun 2018 di Ruang Pertemuan Lantai III
Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin, Rabu (6/2).

Diungkapkan Irianto, dalam kesempatan itu Menpan-RB juga
mengingatkan, mulai tahun ini, pemerintah daerah harus mulai mengarahkan paradigmanya
pada resolusi kinerja dengan memperbaiki kinerja pemerintahan. “Perubahan
zaman telah mengubah harapan publik saat ini. Akibatnya, pemerintah diminta
harus hadir melayani dengan sikap dinamis, fasilitasi yang mudah, efektif,
efisien. Sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di samping
itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengadopsi kemajuan yang terjadi
pada era digitalisasi,” tuturnya.

Untuk itu, Gubernur pun menginginkan agar mulai tahun ini
jajaran pemerintahan di Kaltara dapat memenuhi harapan Menpan-RB tersebut.
“Jajaran pemerintahan di Kaltara, harus mampu menerapkan sistem birokrasi
yang fundamental. Di mana, pemerintah bertanggungjawab kepada aliran anggaran
negara yang bertujuan kepada kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Bukan
untuk berlomba-lomba meningkatkan penyerapan anggaran, lalu mengadakan kegiatan
yang sama sekali tidak bermanfaat bagi rakyat,” jelas Irianto.

Dalam hal pelayanan publik misalnya, Kemenpan-RB berencana
akan memperluas fungsi dan perannya hingga ke seluruh wilayah Indonesia.
Termasuk wilayah perbatasan di Kaltara. “Menpan-RB tadi mengatakan, ada 16
balai dari Kemenpan-RB yang akan dibangun di Indonesia dalam beberapa tahun
kedepan. Termasuk di wilayah perbatasan, dengan tujuan untuk mempermudah
pelayanan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Saya
sangat berharap, salah satunya dapat dibangun di Kaltara,” ulas Gubernur.

Berkaitan dengan pengawasan penerapan SAKIP sendiri, Gubernur
sangat mendukung upaya Kemenpan-RB yang berencana untuk meningkatkan kewenangan
APIP menjadi lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, APIP juga akan dibekali
dengan perangkat teknologi informasi yang memadai guna menunjang kelancaran
kinerjanya. “SAKIP, bagi Pemprov Kaltara sangat bermanfaat. Sebagaimana
arahan Menpan-RB, sistem ini bersifat otomatis juga regeneratif yang menyebar
ke seluruh sendi kehidupan pemerintahan. SAKIP juga mampu memastikan aliran
anggaran daerah benar-benar digunakan untuk membiaya program prioritas dengan
lebih fokus dan mendukung kinerja instansi pelaksana program itu secara
optimal,” papar Irianto.

Gubernur juga membenarkan pendapat Menpan-RB yang menyebutkan
bahwa ada beberapa spot pada penganggaran di jajaran pemerintah daerah yang
belum tepat sasaran, bahkan penganggaran yang tersia-sia sehingga cenderung
ingin menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang tak bermanfaat bagi masyarakat
banyak. “Dari itu, Pemprov Kaltara sudah membuka diri dengan hanya
memfokuskan penyerapan anggaran melalui program kegiatan yang prioritas dan
bermanfaat bagi khalayak. Tentunya, dengan tetap mengedepankan konsep money
follow program,” beber Gubernur.

Ditegaskan Irianto, efisiensi bukan persoalan memotong atau
memangkas anggaran semata-mata. Tapi juga harus diawali dengan perencanaan
anggaran yang tepat dan terukur. “Kemenpan-RB juga tengah mengembangkan
sebuah sistem yang akan mengintegrasikan penerapan SIMDA dengan SAKIP. Ini
sangat baik sekali, karena penggunaan anggaran akan lebih pasti arahnya dan
perencanaan program akan lebih fokus, efektif dan efisien. Disamping itu, saya
juga mendukung upaya yang dijalankan Menpan-RB dan Kemendagri untuk menyatukan
atau mengintegrasikan LKPD, LKPj dalam bentuk laporan kinerja pemerintah
daerah. Ini akan jauh lebih efisien, cepat dan terukur,” urainya.

Lebih jauh, Gubernur mengatakan bahwa Pemprov Kaltara sangat
mendukung dan siap bekerja keras memenuhi target Kemenpan-RB bahwa pada 26
tahun kedepan, Indonesia akan menjadi negara makmur dengan tingkat efisiensi
anggaran di jajaran pemerintahan secara menyeluruh menapai Rp 700 hingga 1.000
triliun. “Insya Allah, Kaltara selalu dan siap mendukung upaya Kemenpan-RB
tersebut. Sebab, dengan begitu Indonesia akan semakin sejahtera, Kaltara pun
sejahtera,” papar Irianto.

Bentuk dukungan tersebut, sebagaimana diungkapkan sebelumnya,
Pemprov Kaltara akan optimal dalam menerapkan SAKIP. “Dari paparan Deputi
Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB
(M Yusuf Ateh), pada tahun ini anggaran yang berhasil dihemat oleh pemerintahan
di Indonesia mencapai Rp 65,1 triliun. Dari 25 provinsi (termasuk Kaltara),
berhasil dihemat Rp 35 triliun, dan dari 217 kabupaten/kota dihemat Rp 30,1
triliun. Untuk WIlayah II sendiri, secara total yang berhasil dihemat adalah Rp
22,3 triliun melalui pemanfaatan SAKIP. Kaltara termasuk didalamnya,”
tutup Gubernur.(humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *