Kaltara

Kapal Tol Laut ke Kaltara akan Dilengkapi Kontainer Pendingin

TANJUNG SELOR
Kalimantan Utara (Kaltara), sebagai salah satu penghasil komoditi perikanan di Indonesia
memiliki potensi besar. Namun dengan letak gografis yang berada di ujung utara
Indonesia, membuat pengusaha perikanan agak kesulitan dalam memasarkan produknya.
Terutama untuk pemasaran domestik, karena terkendala biaya trasnportasi yang tinggi.

Dengan adanya program tol laut yang dilakukan pemerintah pusat,
dirasa memberikan keringanan kepada pengusaha perikanan yang ada di Kaltara. Namun
demikian, sejauh ini kapal kargo sebagai pengangkut barang melalui program tol laut
itu, ternyata belum dilengkapi dengan kontainer khusus untuk mengangkut ikan. Yaitu
thermal container atau kontainer dengan pengatur suhu (pendingin).

Untuk itu lah, para pelaku usaha mengusulkan agar  tol laut yang menuju Kaltara kedepannya dilengkapi
dengan kontainer dengan pengatur suhu atau pendingin yang cocok untuk produk perikanan.

Hal ini disampaikan oleh salah satu pengusaha perikanan asal
Sebatik yang beberapa waktu lalu menghadiri undangan pertemuan dengan forum perikanan
tangkap seluruh Indonesia bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri
Perhubungan di Gedung Mina Bahari III Jakarta 30 Januari
lalu.

 Amir Bakry, Kepalaa Dinas
Perikanan dan Kelautan (DKP) Kaltara yang turut mendampingi pertemuan itu, mengatakan,
Menteri Perhubungan yang menjadi salah satu narasumber pada kegiatan itu langsung
merespon keinginan masyarakat Sebatik, dengan akan mengupayakan pengadaan kontainer
dengan pendingin pada kapal tol laut yang ke Kaltara.

Amir mengatakan, dengan diresponsnya pengadaan kontainer pendingin
pada tol laut, akan sangat membantu terutama dengan adanya Sentral Kelautan Perikanan
Terpadu (SKPT) yang juga ke depannya akan menampung hasil perikanan tangkap di Kaltara.

Selain mengenai tol laut, lanjut Amir, masalah yang banyak dibahas
pada kegiatan tersebut terkait penerbitan surat kesempurnaan kapal yang selama ini
di bawah kewenangan kementerian perhubungan terutama yang memiliki 30 GT ke atas.
Dari usulan bersama, sehingga akhirnya disepakati kewenangannya dialihkan ke
DKP Provinsi. “Tentu hal ini akan memudahkan bagi kita terutama yang akan mengurus
perijinan, sehingga tidak harus ke Jakarta lagi,” kata Amir. (Humas)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close