Pembangunan Perbatasan Akan Dimulai 2020

JAKARTA – Pembangunan
wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia yang berada di wilayah Sabah dan Kalimantan Utara (Kaltara) akan direalisasikan pada 2020 mendatang.

Ini sejurus dengan disepakatinya penganggaran pembangunan
wilayah perbatasan masing-masing dalam pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia
Indonesia (Sosek-Malindo) di Kota
Kinabalu, Sabah, 18-19
Februari.

Dikatakan Gubernur
Kaltara Dr H Irianto Lambrie, guna memastikan hal itu, Pemprov Kaltara akan membahasnya
dengan pihak-pihak berkompeten. Baik di lingkup internal Pemprov Kaltara maupun
dengan pemerintah pusat. “Sudah disepakati kedua belah pihak akan memastikan
tersedianya anggaran pembangunan kawasan perbatasan pada 2020. Pemerintah Sabah
sendiri akan mengajukan usulan pendanaannya ke dalam RMK 12 (Rancangan Malaysia ke-12) setelah titik pembangunan
ditetapkan,” ungkap Irianto, Rabu
(20/2).

Di Kaltara, yakni
berada di Kecamatan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan. Sementara, wilayah Malaysia berada di Serudong. “Sebagai daerah baru,
pengembangan Serudong nantinya akan melibatkan pula pemerintah daerah
Kalabakan. Serudong sendiri direncanakan pemerintah Sabah menjadi pintu masuk baru dalam daftar BCA (Border
Crossing Agreement) antara Indonesia-Malaysia,” papar Gubernur.

Untuk mempercepat terealisasinya kesepakatan ini, pemerintah Sabah telah menunjuk
Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai penyelaras pengembangan
kawasan Serudong. Sedangkan Pemprov Kaltara melalui Biro Pengelolaan Perbatasan
Negara yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
juga kementerian terkait.

“Di tingkat lebih tinggi, pemerintah Sabah juga akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (KDN)
Malaysia dalam pelaksanaan kesepakatan ini,” ungkap Irianto.

Gubernur juga
mengatakan, akan digelar pertemuan lebih lanjut untuk memastikan rencana
secara holistik dalam aspek pembangunan dan implikasi kewenangan masing-masing
pihak. “Rencananya, 2 Maret mendatang akan digelar lawatan kerja teknikal bersama
antara Pemprov Kaltara dan Sabah. Mengenai lokasinya, nanti akan disepakati pemerintah Sabah dengan tim
Sosek-Malindo Kaltara,” ujarnya. (humas)

Sumbangsih Kaltara Bagi Ekspor Nasional 0,74 Persen

TANJUNG SELOR – Pada Januari 2019, berdasarkan
rilis perkembangan eskpor dan impor Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS),
sumbangan Kaltara terhadap ekspor nasional mencapai 0,74 persen atau senilai
USD 102,1 juta.

Adapun nilai ekspor Indonesia sendiri mencapai
USD 13,87 miliar. Nilai ini turun 3,24 persen dibandingkan ekspor Desember 2018
yang mencapai USD 14.333,2 juta. Begitu pula dibandingkan Januari 2018 sebesar
4,70 persen.

Melihat fakta itu, Gubernur Kaltara Dr H
Irianto Lambrie mengaku optimistis peran provinsi termuda di Indonesia ini akan
terus meningkat dari tahun ke tahun. “Kaltara sampai saat ini masih
mengandalkan ekspor non migas (minyak dan gas bumi). Utamanya batu bara dan kelapa sawit, juga sektor
perikanan,
khususnya ekspor udang beku,” kata Gubernur, Senin (18/2).

Sumbangsih ekspor Kaltara bulan lalu itu, masih
jauh lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi yang sudah lama berdiri. Seperti
Jogjakarta
yang mencapai 0,26 persen, Nusa Tenggara Timur (NTT) 0,03 persen, Bali 0,36
persen, Sulawesi Utara 0,47 persen, dan Aceh 0,15 persen.

“Pemerintah Provinsi Kaltara saat ini memiliki
keinginan untuk mengubah paradigma struktur perekonomian Kaltara. Dari sektor
pertambangan ke sektor industri pengolahan dan turunannya, serta sektor lainnya. Ini akan mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang juga melecut sumbangsih Kaltara terhadap
ekspor nasional,” urai Irianto.

Komoditas ekspor utama nasional, juga Kaltara
adalah non migas. Dari catatan BPS, ekspor non migas Januari 2019 mencapai USD 12,63
miliar, naik tipis

0,38 persen dibanding Desember 2018. Sementara
itu.
dibanding

ekspor non migas Januari 2018, turun 4,50 persen. Secara nasional,
ekspor non migas Januari 2019 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu USD 1,71
miliar, disusul Amerika Serikat USD 1,51 miliar dan Jepang USD 1,20 miliar,
dengan kontribusi ketiganya mencapai 34,96 persen. Sementara, ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar
US$1,38 miliar. (humas)

28.742 Wisman Kunjungi Kaltara

JAKARTA – Sepanjang tahun lalu, jumlah wisatawan
mancanegara (Wisman) yang berkunjung ke Kalimantan Utara menurut berita resmi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 28.472 orang.

Kunjungan wisman itu, terdata melalui tiga pintu masuk di
Kaltara. Yakni, Kabupaten Nunukan yang tercatat sebanyak 2.199 kunjungan, Long
Bawan (Malinau) 731 kunjungan, dan Kota Tarakan 714 kunjungan.

Dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie,
pertumbuhan pariwisata dan tingkat kunjungan wisman ke Kaltara ini, ditopang
oleh keberadaan objek pariwisata yang ada. Termasuk daerah terdekat dengan
Kaltara. Dalam hal ini Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kaltim.

“Kaltara menjadi salah satu pintu masuk wisman ke
sejumlah objek pariwisata andalan Indonesia. Tak terkecuali objek pariwisata
Kaltara pun cukup mengundang minat wisman berkunjung. Seperti, ke TNKM di
Malinau, KKMB di Tarakan, dan lainnya,” ujar Gubernur, Rabu (20/2).

Pertumbuhan pariwisata di Kaltara, juga menggeliatkan
sektor terkait lainnya. Salah satunya, perhotelan. Menurut data BPS, pada
Desember 2018, rata-rata tingkat hunian kamar hotel berbintang di Kaltara mencapai
46,53 persen. Ini menunjukkan peningkatan dibanding Desember 2017 yang hanya
11,21 persen.

“Untuk saat ini, hotel berbintang masih dominan berada di
Tarakan. Sementara daerah lainnya, belum memiliki. Saya sangat berharap
investasi di bidang perhotelan dapat tumbuh sejurus dengan upaya pembangunan
yang dilakukan Pemprov Kaltara,” ungkap Irianto.

Sementara itu, secara umum tingkat hunian kamar hotel dan
akomodasi lain di Kaltara, untuk akhir tahun lalu mencapai 32,47 persen. Adapun
urutan TPK masing-masing kabupaten/kota se-Kaltara periode Desember 2018,
berurut dari yang tertinggi yaitu Kota Tarakan dengan 42,16 persen, Malinau
30,56 persen, Bulungan 23,41 persen, Tana Tidung 22,25 persen, dan Nunukan
13,13 persen.

“Tingginya tingkat hunian kamar ini dipengaruhi oleh
ketersediaan fasilitas perhotelan atau akomodasi lainnya. Juga kebutuhan calon
konsumen, yang tentunya berbeda-beda. Selain itu, event juga turut mempengaruhi
TPK itu,” papar Gubernur.

Penyediaan aksesibilitas yang diupayakan selama ini, juga
berpengaruh pada pertumbuhan pariwisata di Kaltara. Dari catatan BPS, untuk
angkutan udara, jumlah pesawat yang berangkat dari 4 bandar udara di Kaltara
sebanyak 991 unit. 4 bandara itu, yakni Bandara Internasional Juwata Tarakan,
Bandara Nunukan, Bandara Seluwing Malinau dan Bandara Tanjung Harapan Bulungan.
Sementara, yang berangkat mencapai 976 unit. Jumlah penumpang angkutan udara di
Desember 2018, yang berangkat sebanyak 57.712 orang dan yang datang, 52.954
orang. (humas)

Pemimpin Harus Miliki 4 Sifat Utama

TANJUNG
SELOR – Bunda
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Hj Rita
Ratina Irianto Lambrie mengatakan, pemimpin itu harus
memiliki 4 sifat, yakni
jujur, dapat dipercaya, cerdas,
dan menyampaikan yang baik.

Itu disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan rapat
kerja daerah (Rakerda) Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia-Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Kaltara, serta workshop dan
sosialisasi kepemimpinan dan pengembangan
keprofesian berkelanjutan PKB bagi PTK PAUD formal
di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Kaltara, kemarin
(20/2).

Dikatakan Hj Rita, guru juga bertindak sebagai pemimpin
dan pembimbing di dalam kelas. Untuk itu, profesi guru merupakan sebuah amanah. Bahkan, guru
berperan penting sebagai sosok pencerah, pembuka pikir dan jiwa, pengawal
peradaban, pemupuk nilai-nilai luhur bangsa dan penyatu dalam keberagaman.

“Sebagaimana
kita ketahui bersama pendidikan karakter dan pembiasaan perilaku sejak dini
merupakan kunci dari kesuksesan seseorang di masa mendatang,” ujar Hj Rita.

Pada kegiatan bertema “membangkitkan etos kerja guru
dalam kepemimpinan dan kesadaran kolektif IGTKI dalam meningkatkan mutu
pendidikan”, itu Hj Rita menyebutkan bahwa tenaga pendidik merupakan pekerjaan yang mulia,
namun memang memiliki banyak kendala, terutama dalam
fasilitas pendidikan.

“Tapi, saya yakin Pemprov Kaltara dengan kemampuan yang
terbatas tetap mengupayakan hal terbaik untuk membantu,”
ungkap Hj Rita. (humas)

Tak Hanya Netral, ASN juga Turut Mencegah ATHG Pemilu

TANJUNG SELOR – Selain harus netral, menjelang Pemilihan
Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) juga diminta turut berperan dalam
mencegah Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) selama pelaksanaan Pemilu.

Hal ini menjadi bahasan dari Tim Kewaspadaan Dini
Pemerintah Daerah Provinsi Kaltara dalam rapat perdana tim di Ruang Rapat Lantai
III Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (19/2). Tim ini sendiri dibentuk oleh Gubernur
Kaltara, Dr H Irianto Lambrie, sebagai upaya mencegah ATHG pada Pemilu 17 April
mendatang.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara
 Basiran mengatakan, pembentukan tim,
serta pembahasan seputar Pemilu dalam pertemuan ini, sebagai bentuk kepedulian
Pemerintah Provinsi Kaltara dalam menyukseskan Pemilu 2019. “Tim ini
berkewajiban menyatukan pemikiran, pendapat dan pemahaman khususnya di wilayah
Kaltara. Dengan tujuan agar pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai,” ucapnya.

Dikatakan Basiran, netralitas ASN dalam Pemilu sangat
penting. Karena sikap netral ASN demi menjaga muruah (marwah) ASN sebagai pelayan
publik. ASN, sebutnya, juga menjadi objek pengawasan. Tidak hanya oleh Bawaslu,
tetapi juga oleh Komisi ASN, dan masyarakat.

Sementara itu, dalam rapat kemarin, Tim Kewaspadaan Dini mengundang
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara, Kepala Badan Intelijen
Negara Daerah (Kabinda) Kaltara, dan Kasat Reskrim Polres Bulungan. Mereka memberikan
materi sehubungan dengan kampanye dan pemilu.

Lebih lanjut Basiran menambahkan, pembentukan Tim
Kewaspadaan Dini Pemda Provinsi Kaltara, juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan
Dini di Daerah. “Pembentukan tim ini juga karena kepedulian Bapak Gubernur dan bentuk
partisipasi pemda untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap ATHG yang terjadi
di Provinsi Kaltara,” tutupnya. (humas)

Realisasi Kepemilikan Dokumen Adminduk Terus Ditingkatkan

TANJUNG SELOR –
Persoalan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kalimantan Utara (Kaltara),
utamanya di wilayah perbatasan Malinau menjadi sorotan pada Respons Kaltara
edisi ke-3 tahun anggaran 2019, kemarin (19/2). Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltara Samuel Parrangan dan Kepala
Disdukcapil Kabupaten Malinau H Zainal Arifin menjadi narasumber pada edisi
kali ini.

Keduanya
membeberkan mengenai upaya percepatan pencapaian target 100 persen warga
Kaltara, khususnya Malinau, dalam melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk
(KTP) Elektronik atau e-KTP. Disdukcapil Kaltara mengandalkan Sistem Pelayanan
Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (SiPelandukilat), sementara Disdukcapil
Malinau dengan program Jemput Bola atau JeBol-nya. Kedua program ini dilakukan
melalui sistem jemput bola dengan mendatangkan petugas ke wilayah-wilayah yang
sulit terjangkau. Utamanya di perbatasan. “Sampai saat ini, persentase
perekaman data e-KTP di Kaltara mencapai 95 persen, dan terus meningkat seiring
dilakukannya program pelayanan kependudukan dengan jemput bola. Baik melalui
SiPelandukilat atau Je-Bol,” kata Samuel.

Pun demikian,
ada sejumlah persoalan yang menghinggapi upaya keras dari kedua instansi itu.
Yakni, jaringan internet, perangkat perekaman dan ketersediaan stok blangko
e-KTP. “Untuk urusan jaringan internet, kami terkendala dengan masih adanya
pemadaman listrik di wilayah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Akibatnya, data
hasil perekaman, khususnya dari wilayah perbatasan akan terganggu,” ungkap
Samuel.

Lalu, soal
perangkat perekaman. Diakui Samuel, perangkat ini rentan kerusakan. “Upaya
mengatasinya, sesuai arahan dari pusat, untuk perangkat perekaman yang rusak
akan dikumpulkan di Disdukcapil Tarakan guna dilakukan perbaikan oleh teknisi
dari pusat,” jelas Samuel. Sedangkan, untuk stok blangko e-KTP, bergantung
kepada stok yang ada dari pusat. Disdukcapil Kaltara sendiri akan menyampaikan
usulan penyediaan maupun tambahan blangko sesuai dengan usulan dari pemerintah
kabupaten/kota.

Diingatkan pula
oleh Samuel, untuk menikmati layanan adminduk ini, masyarakat diimbau untuk
datang langsung ke kantor pelayanan kependudukan setempat secara personal.
“Jangan melalui perantara, karena itu akan memberi beban biaya bagi masyarakat.
Yang pasti, layanan yang kami berikan gratis,” jelas Samuel. Dengan dokumen
adminduk yang lengkap, masyarakat akan dimudahkan dalam berbagai hal.

Sementara itu,
H Zainal berharap masyarakat dapat segera melaporkan diri kepada pihaknya,
apabila ada warga yang belum memiliki dokumen adminduk. “Silakan laporkan
apabila ada warga Malinau yang belum memiliki dokumen adminduk. Kami selalu
membuka diri, dan siap setiap saat melayani warga yang membutuhkan,” tutupnya.(humas)

Sepakat Perbatasan Serudong-Seimenggaris Dibangun Bersama

SABAH – Indonesia
melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), bersama
Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk menyediakan anggaran
pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara. Utamanya di
Serudong, Malaysia dan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara di
Indonesia.

Anggaran itu
dikabarkan akan dialokasikan mulai 2020 mendatang.

“Pemerintah
Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah akan mengusulkan anggaran pembangunan
kawasan perbatasan itu di dalam RMK 12 (Rancangan Malaysia Ke-12). Namun,
sebelumnya akan dipastikan dulu titik pembangunan di kedua negara,” kata Gubernur
Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang mewakili Pemerintah Indonesia juga Pemprov
Kaltara pada Persidangan Sosek-Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi
Kaltara di The Pacific Sutera Harbour, Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 18
Februari 2019.

Pemerintah
Malaysia, kata Irianto, setuju menjadikan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)
Sabah sebagai agensi penyelaras untuk menelisik pembangunan kawasan perbatasan
Indonesia-Malaysia, khususnya di Serudong secara holistik. “Tentu saja, Pemprov
Kaltara sebagai wakil Pemerintah Indonesia menyambut baik niatan ini. Sepanjang
itu demi pembangunan dan kemajuan kawasan perbatasan di kedua negara,” jelas
Gubernur.

PAPARAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memberikan paparan pada Persidangan Sosek-Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di The Pacific Sutera Harbour, Kinabalu, Sabah, Malaysia, Senin (18/2).

Dalam pertemuan
tersebut, disepakati pula untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan membawa
rekomendasi tersebut ke pihak berwenang pada tingkat pusat di pemerintahan
masing-masing. “Pemerintah Sabah akan menyampaikan rekomendasi ini kepada
Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, begitupula Pemprov Kaltara akan
menyampaikan kesepakatan yang dicapai kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri)
selaku kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan). Termasuk,
mengusulkan Serudong sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Bordet Crossing
Agreement) dalam perjanjian kedua belah negara,” urai Irianto.

Lebih jauh,
dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai persoalan ekspor-impor kedua
negara yang melibatkan Pemprov Kaltara dan Pemerintah Negeri Sabah. Di
antaranya, komoditi ayam dan beras. Dijelaskan Gubernur, terkait persoalan
komoditi ayam yang didatangkan dari Malaysia, diketahui bahwa sejumlah
perusahaan pengekspor ayam dari Malaysia tidak memperoleh izin dari Pemerintah
Indonesia.

“Ada 5
perusahaan pengekspor ayam dari Malaysia, yakni Rastamas, QL Farm, In-Pros,
Ladang Evergrowth dan ST Food. Untuk hal ini, Pemprov Kaltara akan menyampaikannya
kepada BNPP juga kementerian terkait, termasuk dokumen permohonan dari
Pemerintah Sabah sehubungan hal yang sama. Tentu saja, hal ini akan dibalut
melalui forum kerja sama Sosek-Malindo,” ungkap Irianto.

Sementara untuk
komoditi beras, persoalannya adalah aktivitas pengangkutan melalui jalur laut.
“Kedua pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan aktivitas transhipment
beras antar kedua negara. Bahkan, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian
Pertanian dan Azas Tani akan menerbitkan arahan untuk menghentikan semua
aktivitas transshipment beras mulai 1 April 2019,” tutur Gubernur.  Pun demikian, Pemprov Kaltara dan Pemerintah
Negeri Sabah sepakat untuk membahas kemungkinan dibukanya ‘keran’ ekspor-impor
beras di kedua wilayah melalui kementerian terkait masing-masing.

Untuk
pembahasan lebih lanjut, Pemerintah Negeri Sabah melalui Majelis Keselamatan
Negara (MKN) dan Pemprov Kaltara akan melakukan lawatan teknikal bersama pada 2
Maret mendatang. “Selain itu, terkait MoU Non Convention Ship (NCS) komoditi
beras, akan dilakukan pertemuan lagi pada 25 hingga 29 Maret mendatang di
Yogyakarta,” ulas Gubernur.

Sebagai
informasi, dari Pemerintah Negeri Sabah, hadir YAB Datuk Seri Panglima Mohd
Shafie Apdal selaku Ketua Menteri Sabah dan jajarannya. Sementara itu, dari
Kaltara, Gubernur hadir dengan didampingi beberapa pejabat di lingkup Pemprov
Kaltara. Termasuk Kapolda Kaltara Brigjend Inf Indrajit dan juga Bupati
Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid.

Sementara itu,
di sela-sela menghadiri pertemuan tersebut, Gubernur berkesempatan melakukan kunjungan
kehormatan, sekaligus besilaturahmi dengan Tuan Yang Terutama (TYT) Negeri
Sabah, Tun Datuk Seri Panglima (DR) Haji Juhar Bin Datuk Haji Mahiruddin di
kediamannya.

Sebelumnya,
bersama dengan Konsulat Jenderal RI Sabah, Krishna Djelani, Gubernur dan
rombongan dari Kaltara menerima jamuan makan siang oleh Yang Berhormat Datuk
Ahmad Abdul Rahman, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah (Wakil Ketua
DPRD Sabah) dan Yang Berbahagia Hanafiah Ketua Tim Sosek Malindo Negeri Sabah.(humas)

Dorong Tingkatkan Pelayanan, Target Pendapatan Dinaikan

TANJUNG
SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) pada tahun ini
menargetkan pendapatan melalui sektor pajak daerah sebesar Rp 379,4 miliar. Target
tersebut untuk 5 jenis pendapatan pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Gubernur
Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, pada 2018, Pemprov menargetkan perolehan PKB sebesar Rp 71,5 miliar. Sementara
untuk tahun ini dinaikkan
menjadi Rp 77,2 miliar atau naik Rp 5,7 miliar. Begitupula BBNKB dari Rp 72 miliar menjadi Rp 76,8 miliar,
PBBKB dari Rp 155 miliar menjadi
Rp 185 miliar dan PAP dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 1,9 miliar. “Untuk target pajak rokok, tahun ini tidak ada perubahan,” kata Gubernur sesuai
laporan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kaltara.

Irianto
menyebutkan, tahun lalu,
realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp 388,5 miliar atau 114,74 persen dari
target perubahan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018 sebesar Rp 338,5
miliar. Dengan target yang
meningkat, Gubernur
menginstruksikan kepada BP2RD agar membuat terobosan
baru untuk memaksimalkan
pendapatan pajak daerah. Salah
satunya dengan menghadirkan sejumlah program inovasi. Seperti Samsat Payment,
Samsat Keliling dan lainnya.

Samsat Payment,
kata Irianto yang didampingi Kepala BP2RD Kaltara Busriansyah,
merupakan program BP2RD yang berkerjasama dengan Bankaltimtara. Program tersebut
memberikan kemudahan pembayaran pajak
kendaraan bermotor di luar
dari samsat induk. “Misalnya,
masyarakat Tanjung Palas, untuk membayar
pajak kendaraannya, tidak perlu lagi ke kantor samsat induk. Cukup melalui Samsat Payment di Tanjung
Palas,” ujarnya. Dalam waktu
dekat, Samsat Payment juga
akan dibuka di Kecamatan Sebuku, Nunukan dan Pulau Sapi di Malinau.

Sementara
untuk Samsat Keliling,
akan beroperasi di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. “Untuk
kabupaten lain, kita
lihat potensi pajaknya.
Jika sudah mulai naik, maka
akan kita buka Samsat Keliling,” ungkapnya.

Selain itu, adapula Samsat Delivery. Program ini merupakan lanjutan dari
program e-Samsat
atau sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik. Pada e-Samsat, pembayaran pajak untuk kendaraan
bermotor dapat dilakukan melalui mesin ATM Bankaltimtara. Setelah melakukan
transaksi pembayaran melalui e-Samsat,
struk wajib pajak (WP) wajib ditukarkan di kantor samsat terdekat untuk
mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang resmi. “Melalui aplikasi Samsat Delivery yang bekerjasama dengan Kantor Pos Indonsia,
SKPD akan diantarkan,” beber Busriansyah. Sebagai informasi, pada 2018, Pemprov
Kaltara telah mendirikan Samsat Payment Point di Tanah Kuning, Kecamatan
Tanjung Palas Timur; lalu di Sebuku,
Kabupaten Nunukan dan direncanakan
pada Mei mendatang, di Desa
Pulau Sapi, Malinau.(humas)

OPD Diminta Bersinergi Dalam Membangun KIPI

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H
Suriansyah meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup
Pemprov Kaltara dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan Kawasan Industri
Pelabuhan Internasional (KIPI)  Bulungan.

Menurut Sekprov, keterlibatan OPD sangat penting untuk
mempercepat terwujudnya KIPI Bulungan. Karena itu, Sekprov meminta agar tim
yang terlibat dapat menyusun progress yang berkaitan dengan realisasi KIPI
Bulungan.

“Tim ini sendiri akan dikoordinasi oleh Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara,
dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),” kata
Sekprov saat mengumpulkan OPD pada rapat internal di Ruang Rapat Lt 1 Kantor
Gubernur, Senin (18/2).

Dalam rapat tersebut, Sekprov menargetkan bahan yang akan dijadikan
dokumen data detail dapat diselesaikan dalam waktu tiga hari ke depan.
“Sehingga data tersebut segera disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan
laporan progress realisasi KIPI Bulungan dalam minggu ini,” jelasnya.

Apalagi, saat ini KIPI Bulungan sudah mendapatkan audit dan
evaluasi positif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini
menjadikannya tetap masuk ke dalam kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN)
tahun 2019.

Sementara itu, Kepala DPUPR-PERKIM, Suheriyatna mengungkapkan,
OPD terkait untuk saling bersinergi agar KIPI Bulungan tetap berada dalam PSN.
Bukan hanya berdasarkan evaluasi BPKP saja tetapi juga dari progresnya.

“Progres yang saya maksud adalah pencapaiannya sudah sejauh
mana setelah tiga tahun berjalan. Dari lahan, badan pengelola, tata ruang,
tupoksi masing-masing, dan pengawalan untuk investor,” ujar Suheriyatna.

Dokumen yang akan dibuat nantinya salah satunya dalam
bentuk schedule. Serta hal yang telah dilakukan selama tiga tahun mulai dari
2016, sehingga terlihat progresnya. Selain itu dibuat juga target kedepannya. (humas)

Gubernur Minta, April Sudah Teken Kontrak Kegiatan

TANJUNG SELOR –
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginginkan,
realisasi kegiatan Pemerintah Provinsi pada 2019 ini bisa dilakukan lebih awal
dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dirinya menginstruksikan, paling lambat Maret
sudah ada pemenang lelang. Sehingga April sudah bisa teken kontrak, dan kegiatan
fisik dapat jalan.

Dikatakan, memasuki
Februari, masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyelesaikan
Rencana Umum Pengadaan (RUP). Gubernur pun meminta agar semua OPD segera
menyerahkan RUP pengadaan barang dan jasa kepada LPSE (Layanan Pengadaan Secara
Elektronik) yang ada di Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi. “Saat ini sedang
dalam proses penyusunan RUP. Sebagian sudah selesai. Saya minta bulan Maret itu
sudah ada yang ditetapkan jadi pemenang (lelang). Bahkan kalau bisa, akhir
Februari ini sudah ada yang diumumkan,” kata Irianto.

Gubernur
meminta agar proses pekerjaan pengadaan barang dan jasa, khususnya yang dianggarkan
APBD bisa lebih cepat. Dengan demikian, realisasinya juga bisa ditingkatkan
dengan memanfaatkan waktu seefektif mungkin.

“Kalau Maret
sudah bisa diumumknya pemenang lelangnya, pada April sudah bisa ditandatangani
kontrak. Sehingga kita punya waktu delapan sampai sembilan bulan efektif untuk
pengerjaan,” ujarnya. Melihat progres yang ada, Irianto optimis tahun ini
pelaksanaan dan realisasi kegiatan APBD bisa lebih cepat.

Gubernur
mengungkapkan, pekerjaan di daerah kadang terkendala di Dana Alokasi Khusus
(DAK). Hal ini karena kegiatan yang dianggarkan melalui DAK kerap terkendala
dengan Juknis (Petunjuk Teknis) dari pusat yang terlambat. Atau sering
berubah-ubah.

“Ini yang
kadang membuat lambat. Dan ini bukan hanya di Kaltara saja, tapi hampir di seluruh
daerah. Kita mau dilelang, tiba-tiba ada perubahan, tidak sesuai juknis. Ini bisa
jadi masalah,” ungkapnya.

Berkaitan
dengan hal itu, Gubernur menginstruksikan kepada kepala OPD yang melaksanakan kegiatan
melalui DAK, untuk intens berkomunikasi dengan kementerian masing-masing.
Apalagi OPD dengan alokasi DAK yang besar, agar segera meminta juknis di
kementerian.

“Saya sudah
perintahkan kepada Kepala OPD secara intensif mengejar penyelesaiannya itu.
Misalnya DAK kehutanan yang nilainya besar sekali, ratusan miliar lebih. Jadi
uang itu dapat digunakan untuk apa saja, masih menunggu Juknis Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” bebernya.

Sementara itu,
informasi di Biro Pembangunan menyebutkan, capaian realisasi fisik yang didanai
APBD 2019 oleh jajaran OPD di lingkup Pemprov Kaltara per 31 Januari telah mencapai
Rp 74 miliar atau 2,5 persen. Sedangkan realisasi keuangannya Rp 37 miliar atau
1,26 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.978.421.907.475,44.

Kepala Biro
Pembangunan Setprov Kaltara Sunardi mengatakan, sebanyak 26 paket yang telah
memiliki Surat Perintah Tugas (SPT) sudah dalam proses lelang. Sementara, untuk
program kegiatan tahun ini baru akan tersusun di triwulan pertama pada bulan
Maret mendatang.

Program
kegiatan, jelasnya, di-input oleh masing-masing OPD dan Biro melalui sistem e-pengendalian berdasarkan Dokumen
Pelaksana Anggaran (DPA) murni tahun 2019. “Untuk banyaknya program kegiatan kita
belum bisa pastikan berapa totalnya. Kita masih menunggu masing-masing SKPD (OPD
da Biro) menginput terlebih dahulu. Jadi belum bisa kita hitung,” kata Sunardi.

Dijelaskanya,
pada 2018, ada sebanyak 357 program dengan 1.403 paket kegiatan pada 56 DPA
yang dilaksanakan oleh seluruh OPD dan Biro di lingkup Pemprov Kaltara. Pada
tahun tersebut juga, lanjutnya, dari total 451 paket lelang yang masuk pada
Biro Pembangunan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebanyak 314 paket
berdasarkan jumlah SPT sudah diproses dan telah selesai lelang. Dengan
realisasi fisiknya mencapai 83,11 persen, lebih rendah dari realisasi fisik
pada periode 2017 sebesar 84,44 persen. Sementara, realisasi keuangan pada 2018
sebesar 80,94 persen, lebih tinggi dari pada realisasi periode 2017 lalu, yakni
77,47 persen.

“Sangat
diharapkan, untuk capaian realisasi khususnya fisik tahun anggaran 2019 bisa
mencapai 90 persen, bahkan lebih,” katanya.

Diakui Sunardi,
ada beberapa hambatan yang memang mempengaruhi capaian kegiatan fisik maupun
keuangan tahun sebelumnya. Seperti, kurangnya Sumber Daya Aparatur, baik dari sisi
 kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian ada
juga pejabat struktural yang merangkap jabatan sebagai Pokja pengadaan barang
dan jasa, serta SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) belum maksimal
dilakukan. (humas)